Muhadjir Effendy:  Pencabutan Subsidi BBM Sangat Dilematis

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, pencabutan subsidi BBM menjadi persoalan dilematis. Saat ini, pemerintah sedang menghitung-hitung untuk mengambil keputusan dan langkah terbaik.

"Ini kan sedang dihitung. Memang apapun keputusannya kan sangat dilematis. Kalau tidak dicabut subsidi akan membebani APBN, tapi kalau dicabut akan punya dampak ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya," katanya usai membuka Sarasehan PraMuktamar Muhammadiyah di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/9).

Dia menambahkan, pemerintah sedang bersiap-siap memasuki APBN Tahun 2023, dimana harus kembali pada APBN normal. Artinya tidak boleh lagi melampaui 3 persen dari defisit PDP.

Untuk itu, pemerintah berencana mengambil posisi di angka 2,85 persen. Secara otomatis APBN 2023 akan susut atau lebih lebih kecil dari APBN 2022.

"Sehingga sekarang harus mulai disiapkan sejak awal kan. Dan antara lain faktor subsidi BBM yang selama ini membebani itu yang harus dipertimbangkan sungguh-sungguh," ungkap Muhadjir.

"Saya yakin Presiden akan mengambil putusan yang paling baiklah. Tapi juga saya mohon kesadaran masyarakat bahwa semua yang diputuskan demi kepentingan masyarakat kita semua demi rakyat Indonesia," jelasnya.

Muhadjir meminta masyarakat memahami dan tidak panik, karena semuanya sedang dihitung dan dipertimbangkan. Masyarakat juga jangan ada yang mengambil kesempatan dalam situasi yang demikian itu.

"Karena itu siapapun yang punya agenda mohonlah diutamakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kita semua dulu" katanya.

Dia hadir dalam Sarasehan PraMuktamar Muhammadiyah dan Aisyiah Ke-48 di Dome UMM. Sarasehan mengambil tema Muhammadiyah Menyambut Indonesia Emas 2045.

Sebagai pembicara di antaranya Habib Husain Ja’far Alhadad (pendakwah dan penulis), Prof Dr Amin Abdullah (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Matius Ho PhD (Direktur Eksekutif Institut Leimena), Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Widyasasana Malang Prof Dr Romo FX Armada Riyanto dan wartawan senior, Anwar Hudijono.