Muhammadiyah Bantah Tak Puas dengan Posisi Muhadjir di Kabinet Indonesia Maju

Merdeka.com - Muhammadiyah menghormati dan mengucapkan selamat atas pembentukan Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik Presiden Joko Widodo. Menurutnya, penyusunan menteri kabinet itu merupakan hak prerogatif sepenuhnya Presiden Jokowi.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad membantah rumor warga Muhammadiyah tak puas dengan komposisi Kabinet Indonesia Maju yang disusun oleh Jokowi. Satu kader Muhammadiyah yakni Muhadjir Effendy masuk dalam jajaran menteri Jokowi sebagai Menko PMK.

Rasa kecewa dan ketidakpuasan atas posisi Muhadjir disuarakan Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim. Fahmi menuturkan, Muhadjir seharusnya kembali ditempatkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Muhammadiyah menghormati dan mengucapkan selamat atas pembentukan Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai hak prerogatif sepenuhnya Presiden terpilih. Muhammadiyah bahkan berterima kasih karena Prof Muhadjir Effendy diberi amanat dan diangkat Presiden sebagai Menko PMK," ujar Dadang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/10).

Dadang menyebut pernyataan sejumlah kader Muhammadiyah terkait komposisi menteri di kabinet Indonesia Maju tidaklah mewakili dan mencerminkan sikap PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah secara keseluruhan. Dadang menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan dan tanggapan yang dikeluarkan oleh kader Muhammadiyah selain yang disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir bukanlah sikap resmi dari Muhammadiyah.

"Kami (pimpinan pusat Muhammadiyh) mengimbau agar para anggota atau kader Muhammadiyah tidak mengeluarkan pernyataan-peryataan politik seputar Kabinet atau masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan PP Muhammadiyah," tegas Dadang.

Dadang mengimbau, kader Muhammadiyah tak mengeluarkan pernyataan-peryataan politik seputar Kabinet atau masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan PP Muhammadiyah.

"Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tetap istiqamah sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa dan kemanusiaan sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin," ujar dia.

Dia juga menambahkan jika Muhammadiyah adalah sebuah gerakan kemasyarakatan dan bukanlah sebuah organisasi politik.

"Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tetap istiqamah sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin," tutup Dadang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim mengatakan, merasa kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, Jokowi tak menunjuk perwakilan dari Muhammadiyah untuk mengisi pos di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Fahmi Salim juga mengaku pihaknya merasa terkejut dengan keputusan Jokowi memilih Nadiem Makarim sebagai Mendikbud, apalagi dengan latar businessman atau entrepreneur.

"Sangat-sangat kaget. Tapi yang jelas Muhammadiyah ini tidak pernah minta dan tidak pernah juga meminta target. Tidak pernah memberikan patokan harus begini-begini, itu dibalikkan kepada Presiden," kata Fahmi pada diskusi di kawasan Wahid Hasyim.

Fahmi menyebut pendidikan di Indonesia bukan hanya mengenai persoalan teknologi atau prediksi masa depan. Menurutnya yang terpenting dalam dunia pendidikan bagaimana membangun morilitas generasi penerus bangsa.

"Muhammadiyah pusat pendidikan kita merasa bahwa ini sangat bersinggungan dengan hajat yang sangat besar dan kepentingan yang besar untuk mengelola pendidikan Indonesia. Karena masalah bicara tentang moralitas, karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Nah jadi bukan hanya persoalan teknologi," kata dia.

Dengan terpilihnya seseorang dengan latar keilmuan yang berbeda, Fahmi tak ingin muncul anggapan masyarakat bahwa Jokowi menyusun kabinetnya dengan serampangan.

"Nah, yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat akan muncul persepsi bahwasannya penyusunan kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini ormas Islam," tutur Fahmi.

Selain itu, meski ada kader Muhammadiyah yang masih ada di kabinet, yakni Menko PMK yang diduduki oleh Muhadjir Effendy, namun hal itu tidak signifikan lantaran Menko tidak memiliki wewenang dan anggaran.