MUI akan bahas rencana keluarkan fatwa soal politisasi masjid
Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengkaji wacana mengeluarkan fatwa terhadap masalah politisasi masjid. Ketua MUI KH Maruf Amin mengatakan hal tersebut dibahas dalam pertemuan Istimah Ulama pada tanggal 7 sampai 20 Mei di Kalimantan Selatan.
"Iya tentu (keluarkan fatwa), akan kita bahas nanti di Istimah Ulama tanggal 7 sampai 10," kata Maruf di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (2/5).
Maaruf menjelaskan dalam Istimah Ulama tersebut akan membahas persoalan hukum, undang-undang, serta kebangsaan dan kenegaraan. Dalam poin terakhir, mencakup di dalamnya mengenai bela negara dan isu politisasi agama.
-
Apa yang diklaim oleh MUI? Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak pernah merilis daftar produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot.
-
Apa yang dilakukan di Halal Bihalal MUI? Selain untuk bertemu sapa, Halal Bihalal MUI kali ini pun juga ditujukan untuk menggaungkan aksi kepedulian terhadap rakyat Palestina. Dalam kesempatan ini, terdapat penyerahan bantuan kemanusian untuk Palestina dari rakyat indonesia melalui Baznas sebesar Rp9,3 miliar.
-
Apa respons Maruf Amin terkait kontrol tempat ibadah? Mungkin yang menjadi persoalan itu ketika di khusus-khususkan pengawasan masjid, sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, kementerian, kemudian juga BUMN, semua diawasi agar tidak ada upaya radikalisasi.
-
Siapa yang hadir di Halal Bihalal MUI? Kegiatan Halal Bihalal MUI 1445 H digelar di Hotel Sahid Jaya dan dihadiri oleh pejabat tinggi negara, Wakil Presiden Ri, K.H. Ma'ruf Amin, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK).
-
Kenapa Wali Kota Medan berharap muktamar membawa kebaikan? “Tentu kita berharap muktamar yang dilaksanakan nantinya membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia,“ kata Wali Kota Medan Bobby Nasution.
-
Kenapa MUI adakan Halal Bihalal? 'MUI ingin merawat tali silaturahmi dengan berbagai mitra kerja dan komponen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan sinergi dan integrasi berbagai potensi untuk kemaslahatan dan kemajuan bersama,'
"Dalam soal kebangsaan dan berkenegaraan itu soal bela negara di mana peran bela negara kemudian politisasi agama akan jadi topik pembicaraan," ucapnya.
Sebelumnya, isu politisasi masjid kembali terangkat dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Amien, ketika dalam tasyakuran di Balai Kota beberapa waktu silam, mengatakan bahwa masjid maupun pengajian harus disusupi isu politik, mengingat tengah menghadapi momentum pesta demokrasi.
Pernyataan tersebut pun menuai tanggapan dan kecaman. Salah satunya, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Dia menentang pernyataan Amien apabila masjid menjadi tempat untuk menyuarakan pilihan untuk memilih pilihan politik dan menentang lawannya.
Pihak Istana, melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menuturkan bahwa masjid seharusnya menyiarkan yang baik-baik dan tidak dikotori politik praktis.
"Harus dipisahkan di mana masjid itu sebagai tempat syiarnya hal-hal yang bagus. Jangan dikotori oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang," kata dia Jumat (27/4).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ma’ruf, Ijtima Ulama menjawab masalah yang dihadapi umat dan rutin digelar tiga tahun sekali.
Baca SelengkapnyaDMI juga melarang lingkungan sekitar masjid dipakai untuk memasang alat peraga kampanye hingga baliho.
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung rusaknya pemerintahan, karena ulama yang rusak.
Baca SelengkapnyaAsosiasi ditargetkan terbentuk melalui forum Konferensi Ulama se-Asia Tenggara pada 26-28 Juli 2024 di Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenhaj Arab Saudi akan mempertimbangkan hal itu, mengingat pemerintah Arab Saudi menurut informasi akan mengurangi 50 persen dari total kuota petugas.
Baca SelengkapnyaNasaruddin menuturkan, jika hasil ijtima' ulama itu diterapkan, maka peserta haji membayar biaya haji yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaPresidium mengapresiasi dukungan pengasuh-pengasuh pondok pesantren di Jateng terhadap Gerakan Penyelamatan Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU.
Baca SelengkapnyaMantan Sekjen PKB Lukman Edy mengungkapkan persiapan tim perencana muktamar PKB di Jakarta.
Baca SelengkapnyaAcara Munas Ahmadiyah rencananya diadakan pertengahan November mendatang dengan mengundang ribuan peserta seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.
Baca SelengkapnyaSidang Isbat adalah salah satu cara yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama untuk penentuan awal Ramadan, Idulfitri, Iduladha.
Baca SelengkapnyaHal tersebut dilakukan saat momentum bulan Ramadan.
Baca Selengkapnya