MUI akan kaji usulan fatwa haram WNI ke Israel
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengungkapkan, lembaganya akan mengkaji terlebih dahulu terkait keinginan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menginginkan diterbitkannya fatwa larangan ke Israel. Rencananya, dia mengungkapkan, pihaknya akan mengkaji soal itu setelah Lebaran.
"Perlu kami pelajari dan dalami terkait dengan konteks dan juga kontennya. Setelah Lebaran InsyaAllah," katanya ditemui ketika open house di kediaman pribadi OSO, Jl Karang Asem Utara, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6).
Ini buntut dari berkunjungnya anggota Wantimpres dan Katib Aam PBNU, Yahya Stafuq, yang kemudian Fahri Hamzah mengusulkan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa haram bagi WNI muslim yang hendak berkunjung ke Israel.
-
Kenapa MUI mendorong boikot produk Israel? 'Mengapa boikot? Karena hasil penjualan, pasti diberikan manfaatnya bagi Israel. Karena ini dengan boikot, maka kita bisa memperlemah ekonomi Israel agar tidak menyerang-nyerang lagi,' ungkap Ketua MUI.
-
Siapa yang mengecam tindakan warga Yahudi Israel? Video berdurasi 45 detik itu lantas mendapat beragam reaksi dari warganet. Banyak yang mengecam hingga mendukung aksi pria Palestina itu.
-
Kenapa Munawir Aziz bertemu Presiden Israel? Kelima orang itu tidak mendapat mandat PBNU. Bahkan tidak pernah meminta izin pada PBNU,' kata Gus Saifullah dikutip dari Rri.co.id.
-
Apa tanggapan MUI tentang boikot produk Israel? Tanggapi Aksi Boikot, MUI Imbau Masyarakat Cek Produk yang Terafiliasi Israel di Web dan Aplikasi yang Tepat Menanggapi aksi boikot terkait konflik di Timur Tengah yang tengah terjadi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak punya otoritas mengeluarkan daftar produk terafiliasi Israel.
-
Bagaimana cara MUI menyikapi produk pro Israel? 'Yang jelas, MUI sama sekali tidak pernah merilis daftar produk itu. Itu dari pihak lain ya, bukan MUI. Kami tidak merilis,' kata dia.
-
Siapa yang hadir di Halal Bihalal MUI? Kegiatan Halal Bihalal MUI 1445 H digelar di Hotel Sahid Jaya dan dihadiri oleh pejabat tinggi negara, Wakil Presiden Ri, K.H. Ma'ruf Amin, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK).
Zainut menuturkan, jika ingin usulan tersebut segera ditindaklanjuti, Fahri tetap harus memberikan surat. Namun jika Wakil Ketua DPR itu tidak mengajukan surat, Zainut mengatakan keinginan tersebut tetap akan dibahas di dalam rapat dewan pimpinan harian.
"Sambil mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada dan setiap pekrembangan itu selalu kami akan memberikan pendapat atau sikap untuk perlu sampai tadi ketentuannya apakah perlu dikeluarkan tausiah atau rekomenadi atau sampai tingkat fatwa," tuturnya.
Namun Zainut menjelaskan, dalam mengeluarkan fatwa tidak dapat sembarangan karena ada sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan.
"Yang pertama apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak yang kedua, apakah itu masuk wilayah fatwa atau tidak," ujarnya.
Dia mengatakan, untuk bisa masuk ke dalam wilayah fatwa, biasanya terkait dengan ketentuan hukum haram atau tidaknya suatu perkara. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pun terbagi dua, yakni fatwa tausyiah atau rekomendasi.
"Nah kalo orang berpergian berkunjung ke sebuah negara, apakah itu masuk dalam wilayah itu? Kan gitu, ini harus di teliti dari aspek apa kita memberikan hukum itu," kata dia.
"Jadi ini harus kami pilah-pilah apakah masuk di fatwa atau tausiah atau rekomendasi begtu," tutup Zainut.
Reporter: Yunizafira Putri
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain berprofesi sebagai dosen, Zainul Maarif juga merangkap sebagai salah satu pengurus di PWNU Jakarta.
Baca SelengkapnyaPerjalanan menuju Israel memiliki banyak resiko yang sangat tinggi. Meskipun pada akhirnya, Zainul Maarif tidak mendapatkan bayaran.
Baca SelengkapnyaPBNU Bongkar adanya 'operasi senyap' yang berhasil memberangkatkan 5 kader NU ke Israel.
Baca SelengkapnyaSalah satu pemuda NU yang bertemu Isaac Herzog adalah Munawir Aziz. Dia merupakan staf Bupati Kudus.
Baca SelengkapnyaKeduanya tergabung dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terafiliasi Yahudi.
Baca SelengkapnyaPWNU Jakarta telah memberhentikan Zainul Maarif dari kepengurusan
Baca SelengkapnyaKini kelima kader NU tengah berproses untuk diberi sanksi.
Baca Selengkapnyadua anggota Komisi Fatwa MUI yakni MA dan AR dinonaktifkan terkonfirmasi pernah kunjung Kedubes Israel
Baca SelengkapnyaPertemuan lima warga NU (nahdliyin) itu menuai kontroversi di tengah masyarakat
Baca SelengkapnyaSanksi untuk 5 Kader yang Bertemu Presiden Israel Diserahkan pada Badan Otonom NU
Baca SelengkapnyaKetua PWNU Jakarta Samsul Ma’arif mengatakan, PWNU Jakarta akan meminta keterangan lima kader NU itu sebelum diberikan sanksi.
Baca SelengkapnyaPengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi berupaya penghentian kepengurusan kadernya, Zainul Maarif
Baca Selengkapnya