MUI belum terbitkan sertifikasi halal untuk vaksin Difteri
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengatakan MUI menerbitkan sertifikasi halal untuk vaksin Difteri. Sebab, pihaknya belum menerima pendaftaran dan permintaan pemeriksaan kehalalan vaksin tersebut dari pihak manapun.
"Sehingga MUI belum pernah menerbitkan sertifikasi halal terhadap vaksin tersebut," kata Zainut di Jakarta, Selasa (12/12).
Menurut telaah MUI, menyatakan bahwa pada dasarnya hukum imunisasi adalah boleh (mubah) sebagai bentuk upaya mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Namun begitu, vaksin yang digunakan dalam imunisasi harus halal dan suci.
-
Bagaimana cara mencegah difteri? Cara mencegah difteri yang paling efektif adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksin difteri biasanya diberikan bersamaan dengan vaksin tetanus dan batuk rejan dalam imunisasi DPT.
-
Bagaimana cara mencegah penularan difteri? Cara mencegah penularan difteri adalah solusi terbaik untuk terhindar dari penyakit ini. Berikut beberapa cara mencegah penularan difteri: Melakukan imunisasi difteri lengkap sesuai dengan usia. Imunisasi difteri dapat dilakukan setiap 10 tahun sekali atau sesuai dengan anjuran dokter.Mencuci tangan dengan sabun cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas yang memungkinkan kontak dengan orang lain atau benda-benda yang terkontaminasi.Membersihkan rumah secara rutin terutama pada ruangan dan tempat tidur. Gunakan lap basah atau handuk bersih untuk membersihkan permukaan yang kotor atau berdebu. Menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit atau memiliki gejala difteri. Jika harus bersentuhan dengan orang tersebut, gunakan masker atau sarung tangan untuk melindungi diri sendiri.Menjaga kebersihan mulut dan gigi. Gigi kering dapat menyebabkan luka borok pada kulit yang mudah terinfeksi bakteri penyebab difteri.Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Makanan bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah dehidrasi.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Siapa yang direkomendasikan untuk melakukan imunisasi? Selain itu, ibu hamil juga diingatkan untuk menjauh dari pasien cacar, karena infeksi ini dapat membahayakan janin yang ada dalam kandungan jika mereka terjangkit.
-
Apa itu difteri? Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheria yang menyerang hidung, tenggorokan, atau kulit.
Kendati begitu, jika belum ada vaksin halal dan dalam kondisi darurat mengancam jiwa maka diperbolehkan untuk digunakan.
"Setelah ditemukan vaksin yang halal maka pemerintah wajib menggunakan vaksin yang halal," ucapnya, menegaskan.
Kondisi darurat, kata dia, seperti suatu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan tindakan imunisasi dapat mengancam jiwa manusia (mudarat) atau kondisi hajat yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan tindakan imunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.
"Ketentuan tersebut di atas harus dipastikan bahwa memang benar-benar belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci dengan didukung keterangan tenaga ahli yang kompeten dan dapat dipercaya," kata dia.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MPU Aceh berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap penggunaan bahan atau zat yang berbahaya oleh perusahaan dan industri.
Baca SelengkapnyaBenarkah MUI merilis produk-produk pro Israel? Simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaMajelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak pernah merilis daftar produk Israel.
Baca SelengkapnyaSelain mempersiapkan diri agar lebih kuat selama menjalankan ibadah puasa, sahur juga memiliki banyak keutamaan.
Baca SelengkapnyaKebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil
Baca SelengkapnyaIkhsan menegaskan, pihaknya hanya merilis perihal ralat atas adanya pernyataan haram MUI terhadap produk-produk Israel dan afiliasinya.
Baca SelengkapnyaSertifikat halal bukan hanya merupakan syarat wajib, tetapi juga menjadi nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.
Baca SelengkapnyaMuti mengatakan, pemasangan label No Pork No Lard memang berlangsung sejak lama, saat belum diwajibkannya sertifikasi halal oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurut Zulhas, kebijakan ini diterapkan demi konsumen di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman dan sehat.
Baca SelengkapnyaPelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.
Baca SelengkapnyaPemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.
Baca SelengkapnyaBPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.
Baca Selengkapnya