MUI Duga Ada yang Ingin Merusak Nama Baik dengan Sebar Surat Hoaks

Merdeka.com - Beredar foto surat berkop Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditujukan kepada seluruh ulama dan kiai di pelosok nusantara. Isinya seruan agar para ulama dan kiai berhati-hati dengan rencana Rapid Test.

Narasi dalam surat tersebut juga mengatakan bahwa rapid test adalah akalan-akalan PKI. Jika hasil tes terkonfirmasi positif maka para kiai akan dikarantina dan disuntik dengan dalih pengobatan. Padahal, tertulis dalam surat tersebut, para kiai disuntik racun, meninggal dan kemudian dikuburkan langsung. Dalam surat itu juga diserukan kepada para ulama dan kiai untuk melawan.

Sekjen Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Pusat, Anwar Abbas menyatakan kabar tersebut hoaks. MUI Pusat tidak pernah mengeluarkan surat, pengumuman, pernyataan yang isinya agar seluruh MUI provinsi, kabupaten atau kota berhati-hati dan waspada dengan diadakannya Rapid Test Covid-19 terhadap ulama, kiai, dan ustaz di seluruh Indonesia.

"DP MUI Pusat menegaskan tidak pernah mengeluarkan seruan agarulama, kiai, dan ustaz di Indonesia menolak Rapid Test Covid-19," kata Sekjen MUI, Anwar Abbas lewat keterangannya, Senin (25/5).

MUI Pusat menyatakan surat tersebut tidak sesuai dengan standar penerbitan surat, pengumuman, pemberitahuan atau sejenisnya diorganisasi MUI. Seharusnya menggunakan kop surat DP MUI Pusat, diberi nomor surat dan tanggal terbit, ditandatangani dua orang Pimpinan Harian MUI Pusat, dan dibubuhi stempel organisasi MUI.

Dia menambahkan, narasi yang digunakan dalam surat hoaks tersebut tidak mencerminkan dan menjadi tradisi dalam surat, pengumuman, pemberitahuan dan sejenisnya yang selama ini diterbitkan oleh DP MUI Pusat. Yakni santun, halus, sejuk, damai, dan memuat pesan keislaman.

"Tetapi narasi kabar hoaks tersebut dipenuhi tuduhan dan prasangka, kasar, berupaya mengadu domba dan merusak nama baik organisasi MUI," kata dia.

Selain itu, narasi kabar hoaks tersebut berupaya menciptakan keresahan dan kebingungan di kalangan umat Islam dan masyarakat luas. "Sekaligus berupaya menghalangi pelaksanaan berbagai program pemerintah bersama masyarakat yang tengah bekerja keras mengatasi wabah Covid-19," ucapnya.