MUI Harap Jokowi-Ma'ruf Tak Bedakan Suku dan Golongan

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Saadi berharap Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat mengemban tugas sebagai presiden-wakil presiden dapat mengayomi semua pihak, termasuk kalangan minoritas.

"Kami berharap beliau akan mengayomi semua pihak, tidak membedakan suku dan golongan," kata Zainut saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (30/6).

Dia mengatakan sifat mengayomi itu perlu karena hakekat dari sebuah kepemimpinan adalah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan semua masyarakat.

Zainut berharap Jokowi-Ma'ruf dapat diberikan kesehatan, kekuatan dan bimbingan dari Allah SWT dalam memimpin bangsa Indonesia lima tahun ke depan.

"Jabatan yang beliau emban harus dimaknai sebagai amanah dari seluruh rakyat Indonesia yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, jujur dan adil demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, makmur, sejahtera, bahagia lahir dan batin serta penuh keberkahan dan ampunan dari Allah SWT," kata dia.

Penetapan pasangan calon presiden/wapres terpilih oleh KPU, kata dia, merupakan tahapan pemilu yang sangat penting karena dengan prosesi itu pasangan secara sah dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilpres tahun 2019.

Mereka, lanjut dia, nantinya dilantik dan diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung menjadi presiden dan wakil presiden untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia periode 2019-2024.

"Untuk hal tersebut MUI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP juga kepada TNI/Polri dan semua pihak yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sehingga dapat terselenggara dengan lancar, tertib, aman dan damai," kata dia.

Bagi Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Zainut menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sikap kenegarawanannya untuk menerima keputusan MK dan ketetapan KPU dengan ikhlas dan legowo demi kemaslahatan bangsa dan negara.

"Kami berharap sikap kenegarawanan tersebut ditindaklanjuti dengan membangun komunikasi, dialog dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya untuk melakukan rekonsiliasi nasional guna merajut kembali persaudaraan hakiki demi terwujudnya keutuhan dan kesatuan bangsa," kata dia.

"Nah jadi pemerintah sebagai pendorong perekonomian ketika mengeluarkan anggaran maka itu bukan dilihat semata-mata sebagai biaya, tapi itu sebagai cara pemerintah merangsang pertumbuhan perekonomian," dia mengakhiri. (mdk/ded)