Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MUI harap Perppu Ormas tak bikin bangsa jadi terpecah belah

MUI harap Perppu Ormas tak bikin bangsa jadi terpecah belah Basri Bermanda. ©2017 Merdeka.com/Genan

Merdeka.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan Basri Bermanda mengingatkan Perppu Ormas dan Perppu manapun jangan sampai mengganggu keharmonisan NKRI. Jika pun masyarakat tak setuju pada peraturan yang ada, baiknya disampaikan kepada institusi yang berwenang sehingga tidak menimbulkan keributan.

"Oleh sebab itu bila tidak ada yang berkenan datanglah ke DPR minta masukan dan dialog, jadi kita manfaatkan peluang itu dengan baik, bukan dengan hura-hura gitu. Kasihan nanti masyarakat kan, tapi kita mengimbau semua keinginan dalam negara hukum dan demokrasi bisa disalurkan, tapi disalurkan kepada institusi yang punya kewenangan," tutur Basri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, (11/10).

Dia juga meminta peraturan apa pun yang dibuat pemerintah, jangan sampai memecah belah bangsa. Selain itu, bila ada Perppu yang merugikan masyarakat, baiknya ditangani oleh pihak berwenang antara lain DPR.

"Walaupun Perppu Ormas, atau Perppu apapun tidak boleh memecah belah, karena kita negara NKRI ya. Mari kita ke institusi yang berwenang, di sini ada DPR, nah nanti kan bisa minta RDP dengan DPR, nah itu yang kita anggap, jadi kita masuk pada legal, legal institusi," ujar Basri.

Basri juga menegaskan, bahwa Pancasila sudah final menjadi dasar negara dan islam itu Pancasilais, sebab jika ditafsirkan secara islamiah, kelima sila dalam Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai ajaran keislaman.

"Katakanlah lah ormas Islam ya, islam sendiri Pancasilais, Pancasila sendiri kalau kita baca satu per satu Pancasilais itu, tergantung kita menafsirkannya saja, kalau di MUI pancasila sebagai dasar negara final," ujarnya.

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Puan Bicara Perbedaan Sikap Jelang Pemilu 2024: Pahami Kapan Bertanding dan Kembali Bersanding
Puan Bicara Perbedaan Sikap Jelang Pemilu 2024: Pahami Kapan Bertanding dan Kembali Bersanding

Seluruh elemen bangsa seharusnya memahami kapan waktunya bertanding dan bersanding.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Soal Gaduh Revisi UU Pilkada: DPR akan Selalu Jaga Amanat Rakyat
Puan Maharani Soal Gaduh Revisi UU Pilkada: DPR akan Selalu Jaga Amanat Rakyat

DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu

Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR

Baca Selengkapnya
Tanggapi Dinamika Putusan MK, Puan Apresiasi Aspirasi Rakyat Atas RUU Pilkada
Tanggapi Dinamika Putusan MK, Puan Apresiasi Aspirasi Rakyat Atas RUU Pilkada

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: Jangan Seret Masyarakat ke Arus Politik Konfrontatif
Muhammadiyah: Jangan Seret Masyarakat ke Arus Politik Konfrontatif

Masyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket

Baca Selengkapnya
Pesan Habib Luthfi ke Masyarakat: Jangan Besarkan Masalah Akhirnya Ganggu Kinerja Polri
Pesan Habib Luthfi ke Masyarakat: Jangan Besarkan Masalah Akhirnya Ganggu Kinerja Polri

Menurut Habib Luthfi, sampai saat ini Polri telah berhasil menjaga stabilitas keamanan selama gelaran Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Doa Tajam Menyentuh Mufti PDIP
VIDEO: Doa Tajam Menyentuh Mufti PDIP "Jauhkan dari Keserakahan Hingga Berani Hadapi Raja Zalim"

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Sidang Paripurna sekaligus HUT DPR RI ke-79, Kamis (29/8).

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
FOTO: Tolak Revisi UU Penyiaran, Organisasi Pers Gabungan Geruduk Gedung Parlemen
FOTO: Tolak Revisi UU Penyiaran, Organisasi Pers Gabungan Geruduk Gedung Parlemen

Ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.

Baca Selengkapnya
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya
Jelang Paripurna Pengesahan RUU Pilkada, Buruh Ajak Masyarakat Geruduk DPR
Jelang Paripurna Pengesahan RUU Pilkada, Buruh Ajak Masyarakat Geruduk DPR

Dalam tuntutannya Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Baca Selengkapnya