Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MUI Jatim: Pekan kondom melegalkan budaya seks bebas!

MUI Jatim: Pekan kondom melegalkan budaya seks bebas! HTI tolak Kondom. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pekan Kondom Nasional yang digagas Kementerian Kesehatan dan diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional hingga 7 Desember, ditentang keras oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Sebab, hal itu bertentangan dengan program penutupan seluruh lokalisasi di Indonesia, khusunya di Jawa Timur.

Penolakan ini ditegaskan Ketua MUI Jawa Timur, KH Abdusshomad Buchori. Menurut dia, Pekan Kondom Nasional merupakan bentuk legalitas seks bebas di masyarakat.

"Ini (Pekan Kondom Nasional) tidak bisa dibenarkan. Kita sudah susah payah berusaha menutup lokalisasi agar tidak ada lagi praktik seks bebas di Jawa Timur," tegas Kiai Abdusshomad, Selasa (3/12).

Memang, seperti diketahui bersama, saat ini Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya, tengah gencar-gencarnya menutup seluruh lokalisasi yang ada di provinsi paling timur Pulau Jawa ini.

Setelah beberapa lokalisasi, seperti Dupak Bangunsari, Tambak Asri di Surabaya dan beberapa tempat lainnya berhasil ditutup, sebentar lagi lokalisasi terbesar se-Asia Tenggar, Gang Dolly di Surabaya juga akan ditutup, paling lambat tahun 2014 mendatang.

Namun, dengan adanya Pekan Kondom Nasional, pemerintah justru melegalkan budaya seks bebas yang tengah diberantas oleh pemerintah. "Ini jelas, pekan kondom seakan-akan melegalkan budaya seks bebas di masyarakat, asal memakai kondom," keluh dia.

Topik pilihan: HIV/AIDS | Hari AIDS Sedunia

Mestinya, menurut Kiai Abdusshomad, jika tujuannya untuk pencegahan atas penyebaran virus HIV/AIDS, seharusnya dilakukan dengan cara memberi pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat, bukan malah membagi-bagikan kondom gratis.

Dengan begitu (bagi-bagi kondom gratis) justru membuat masyarakat ikut melegalkan seks bebas karena dengan memakai kondom mereka berpikir sudah aman dari penyakit.

"Seharusnya, pencegahan itu bersifat edukasi, seperti misalnya memberi penyuluhan soal reproduksi dan pendidikan seks bagi masyarakat, bukan kampanye penggunaan kondom. Inikan sama halnya melegalkan kemaksiatan di masyarakat," tegas dia.

Kiai Abdusshomat juga menyarankan untuk mencegah penularan virus HIV/AIDS, yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat peraturan yang ketat. Sebab, kata dia, sumber penyakit HIV/AIDS adalah pergaulan bebas, serta pembiaran atas menjamurnya lokalisasi di beberapa daerah di Tanah Air.

Untuk itu, sebagai bentuk penolakan atas perayaan Pekan Kondom Nasional itu, MUI Jawa Timur akan membuat surat edaran kepada MUI kabupaten/kota. Pihaknya juga akan mengirim surat pada instansi terkait soal sikap MUI yang menolak pembagian kondom pada masyarakat.

"Kita akan membuat surat edaran itu sebagai bentuk sikap tegas dari penolakan MUI," tandas Kiai Abdusshomad.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS ke Pemprov DKI: Tanpa Alat Kontrasepsi Gratis Saja, Angka Seks Bebas Sangat Besar
PKS ke Pemprov DKI: Tanpa Alat Kontrasepsi Gratis Saja, Angka Seks Bebas Sangat Besar

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menyebarkan alat kontrasepsi ke pelajar.

Baca Selengkapnya
Penyediaan Alat Kontrasepsi Pelajar Picu Pro Kontra, Ini Kata Moeldoko
Penyediaan Alat Kontrasepsi Pelajar Picu Pro Kontra, Ini Kata Moeldoko

Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Baca Selengkapnya
Ketua MUI soal LGBT ASEAN Mau Kumpul di Jakarta: Yang Waras Jangan Diam, Lawan!
Ketua MUI soal LGBT ASEAN Mau Kumpul di Jakarta: Yang Waras Jangan Diam, Lawan!

Rencana diadakannya pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta pada bulan Juli ini menimbulkan polemik dari berbagai pihak, tak terkecuali MUI.

Baca Selengkapnya
DPR: Pemerintah Harus Revisi Ayat Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi pada Remaja
DPR: Pemerintah Harus Revisi Ayat Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi pada Remaja

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjawab anggapan pemberian kontrasepsi bagi remaja membuka peluang seks bebas bagi pelajar.

Baca Selengkapnya
PP Kesehatan Atur Penyediaan Kondom Buat Siswa, Komisi X DPR Anggap Seolah Izinkan Seks Bebas
PP Kesehatan Atur Penyediaan Kondom Buat Siswa, Komisi X DPR Anggap Seolah Izinkan Seks Bebas

Fikri mengatakan bahwa semangat dan amanat pendidikan nasional adalah menjunjung budi pekerti yang luhur.

Baca Selengkapnya
Wapres soal Aturan Penyediaan Alat Kontresepsi buat Remaja: Jangan Dilihat Kesehatannya Saja, Aspek Keagamaannya juga
Wapres soal Aturan Penyediaan Alat Kontresepsi buat Remaja: Jangan Dilihat Kesehatannya Saja, Aspek Keagamaannya juga

Pihak terkait diminta tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.

Baca Selengkapnya
Bertemu Wapres Ma’ruf, Ulama Madura Keberatan Alat Kontrasepsi Masuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Bertemu Wapres Ma’ruf, Ulama Madura Keberatan Alat Kontrasepsi Masuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Ulama Madura ditengarai keberatan dengan poin e mengenai penyediaan alat kontrasepsi sebagai salah satu pelayanan kesehatan reproduksi.

Baca Selengkapnya
Terkait PP Kesehatan, Pemprov Jabar Bagikan Kondom untuk Pelajar yang Sudah Nikah
Terkait PP Kesehatan, Pemprov Jabar Bagikan Kondom untuk Pelajar yang Sudah Nikah

Dalam PP 28/2024 menyatakan membolehkan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Pencegahan Pernikahan Dini demi Kesehatan Reproduksi pada Remaja
Pentingnya Pencegahan Pernikahan Dini demi Kesehatan Reproduksi pada Remaja

Pencegahan pernikahan dini dan pemahaman kesehatan reproduksi merupakan isu penting bagi remaja yang perlu diperhatikan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Fakta-Fakta MA Larang Pengadilan Catatkan Pernikahan Beda Agama
VIDEO: Fakta-Fakta MA Larang Pengadilan Catatkan Pernikahan Beda Agama

Mahkamah Agung (MA) secara resmi melarang hakim mengizinkan atau mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2

Baca Selengkapnya
Menkes Tegaskan Alat Kontrasepsi untuk Remaja yang Nikah Dini, Bukan Pelajar!
Menkes Tegaskan Alat Kontrasepsi untuk Remaja yang Nikah Dini, Bukan Pelajar!

Ditegaskan Menkes Budi, penyediaan alat kontrasepsi ini bukan untuk pelajar, namun untuk orang menikah di usia sekolah

Baca Selengkapnya
VIDEO: Heboh Kontrasepsi Buat Pelajar, Kemenkes Ungkap Urgensi & Pemprov Jakarta Siap Bagikan
VIDEO: Heboh Kontrasepsi Buat Pelajar, Kemenkes Ungkap Urgensi & Pemprov Jakarta Siap Bagikan

Usia anak sekolah dan remaja diharuskan mendapat informasi dan edukasi soal sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

Baca Selengkapnya