MUI Jatim: Pekan kondom melegalkan budaya seks bebas!
Merdeka.com - Pekan Kondom Nasional yang digagas Kementerian Kesehatan dan diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional hingga 7 Desember, ditentang keras oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Sebab, hal itu bertentangan dengan program penutupan seluruh lokalisasi di Indonesia, khusunya di Jawa Timur.
Penolakan ini ditegaskan Ketua MUI Jawa Timur, KH Abdusshomad Buchori. Menurut dia, Pekan Kondom Nasional merupakan bentuk legalitas seks bebas di masyarakat.
"Ini (Pekan Kondom Nasional) tidak bisa dibenarkan. Kita sudah susah payah berusaha menutup lokalisasi agar tidak ada lagi praktik seks bebas di Jawa Timur," tegas Kiai Abdusshomad, Selasa (3/12).
-
Siapa yang membuat surat pernyataan? Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Anton SyahputraNISN : 88765463544578Kelas : XI IPS – 3Sekolah : SMA Negeri 1 MedanAlamat : Jl. Amal No. 123, Medan Dengan ini menyatakan mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan berupa absen sekolah selama 5 hari berturut – turut tanpa pemberitahuan, terhitung dari tanggal 15 Februari 2020 s/d 19 Februari 2020.
-
Siapa yang menyampaikan amanat? Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk memberikan amanat pembina upacara dengan mengambil tema motivasi belajar bagi para siswa siswi di sekolah.
-
Kenapa pesan itu ditulis? “Tampaknya itu cara dia berbicara,“ kata Price kepada The Times of Israel, dikutip Senin (3/7).
-
Apa tujuan dari peringatan ini? Tujuan pertama dari peringatan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menghormati hak hidup setiap manusia.
-
Bagaimana komitmen dilakukan? Komitmen bisa dilakukan dengan cara suka rela atau tanpa unsur paksaan.
-
Dimana larangan itu diterapkan? Dalam laporan yang dikutip dari Android Headlines pada Kamis (14/11), tindakan pelarangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang semikonduktor yang saat ini berlangsung di pasar.
Memang, seperti diketahui bersama, saat ini Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya, tengah gencar-gencarnya menutup seluruh lokalisasi yang ada di provinsi paling timur Pulau Jawa ini.
Setelah beberapa lokalisasi, seperti Dupak Bangunsari, Tambak Asri di Surabaya dan beberapa tempat lainnya berhasil ditutup, sebentar lagi lokalisasi terbesar se-Asia Tenggar, Gang Dolly di Surabaya juga akan ditutup, paling lambat tahun 2014 mendatang.
Namun, dengan adanya Pekan Kondom Nasional, pemerintah justru melegalkan budaya seks bebas yang tengah diberantas oleh pemerintah. "Ini jelas, pekan kondom seakan-akan melegalkan budaya seks bebas di masyarakat, asal memakai kondom," keluh dia.
Topik pilihan: HIV/AIDS | Hari AIDS Sedunia
Mestinya, menurut Kiai Abdusshomad, jika tujuannya untuk pencegahan atas penyebaran virus HIV/AIDS, seharusnya dilakukan dengan cara memberi pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat, bukan malah membagi-bagikan kondom gratis.
Dengan begitu (bagi-bagi kondom gratis) justru membuat masyarakat ikut melegalkan seks bebas karena dengan memakai kondom mereka berpikir sudah aman dari penyakit.
"Seharusnya, pencegahan itu bersifat edukasi, seperti misalnya memberi penyuluhan soal reproduksi dan pendidikan seks bagi masyarakat, bukan kampanye penggunaan kondom. Inikan sama halnya melegalkan kemaksiatan di masyarakat," tegas dia.
Kiai Abdusshomat juga menyarankan untuk mencegah penularan virus HIV/AIDS, yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat peraturan yang ketat. Sebab, kata dia, sumber penyakit HIV/AIDS adalah pergaulan bebas, serta pembiaran atas menjamurnya lokalisasi di beberapa daerah di Tanah Air.
Untuk itu, sebagai bentuk penolakan atas perayaan Pekan Kondom Nasional itu, MUI Jawa Timur akan membuat surat edaran kepada MUI kabupaten/kota. Pihaknya juga akan mengirim surat pada instansi terkait soal sikap MUI yang menolak pembagian kondom pada masyarakat.
"Kita akan membuat surat edaran itu sebagai bentuk sikap tegas dari penolakan MUI," tandas Kiai Abdusshomad.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menyebarkan alat kontrasepsi ke pelajar.
Baca SelengkapnyaPenyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
Baca SelengkapnyaRencana diadakannya pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta pada bulan Juli ini menimbulkan polemik dari berbagai pihak, tak terkecuali MUI.
Baca SelengkapnyaKementerian Kesehatan (Kemenkes) menjawab anggapan pemberian kontrasepsi bagi remaja membuka peluang seks bebas bagi pelajar.
Baca SelengkapnyaFikri mengatakan bahwa semangat dan amanat pendidikan nasional adalah menjunjung budi pekerti yang luhur.
Baca SelengkapnyaPihak terkait diminta tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.
Baca SelengkapnyaUlama Madura ditengarai keberatan dengan poin e mengenai penyediaan alat kontrasepsi sebagai salah satu pelayanan kesehatan reproduksi.
Baca SelengkapnyaDalam PP 28/2024 menyatakan membolehkan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja.
Baca SelengkapnyaPencegahan pernikahan dini dan pemahaman kesehatan reproduksi merupakan isu penting bagi remaja yang perlu diperhatikan.
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung (MA) secara resmi melarang hakim mengizinkan atau mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2
Baca SelengkapnyaDitegaskan Menkes Budi, penyediaan alat kontrasepsi ini bukan untuk pelajar, namun untuk orang menikah di usia sekolah
Baca SelengkapnyaUsia anak sekolah dan remaja diharuskan mendapat informasi dan edukasi soal sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
Baca Selengkapnya