Follow
MUI minta pemerintah adil tuntaskan konflik antar agama
Merdeka.com - Tahun 2015, setidaknya ada dua konflik besar antar agama yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus di Tolikara dan Aceh Singkil. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Ridwan menilai, masih adanya perlakuan pemerintah yang tidak adil dalam penyelesaian kedua konflik tersebut.
"Seperti kasus Tolikara, di mana pelaku yang membakar gereja dan menyerang umat saat salat Idul Fitri tidak terkena sangsi hukum. Tapi saat kasus Singkil Aceh, pelaku langsung ditelanjangi dan dikenakan sangsi hukum," ujarnya saat menghadiri Silatnas Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (27/12).
Pemerintah, katanya, seharusnya berdiri di tengah-tengah. Sehingga pelakunya dapat diadili dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
-
Bagaimana negara netral berperan dalam konflik? Dengan bersikap netral, suatu negara dan lembaga kemanusiaan dapat menangani korban dengan baik.
-
Dimana TNI dan Polri di Jateng berikan arahan netralitas? Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal.
-
Siapa yang menyatakan Indonesia netral? Pada tahun 1948, presiden pertama Indonesia, Ahmad Sukarno, menciptakan istilah 'bebas dan aktif' untuk menggambarkan kebijakan luar negeri negara ini.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
"Posisi umat Islam sudah sangat santun dalam menghadapi semua kejadian yang menyudutkan nama Islam. Pemerintah harus mampu untuk berdiri dan menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya. Jika memang salah, ya harus di hukum," katanya.
Di tempat yang sama staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan hal yang adil dan dialog pun telah dilakukan.
"Pemerintah selalu berusaha untuk bersikap adil dan menegakkan hukum secara benar. Untuk kasus Tolikara, kami sudah mengadakan dialog dengan semua pihak terkait. Dan proses pembangunan masjid juga sudah dilakukan," ujar Teten.
"Posisi pemerintah sebagai pelindung semua warganya," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Semakin kita menyatakan diri sebagai orang yang punya iman, maka besar tanggung jawabnya untuk mengedepankan toleransi.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca Selengkapnya
Syarifuddin menyebut, para pejabat MA juga saling mengingatkan untuk menjaga netralitas.
Baca Selengkapnya
Menag berpesan agar pelaksanaan Pemilu 2024 nanti bisa dilakukan dengan penuh riang gembira.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf Amin tidak lagi menjadi penengah. Karena, menurutnya tidak ada lagi konflik antara PKB-PBNU.
Baca Selengkapnya
Pentingnya menghormati kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kehidupan plural di Indonesia
Baca Selengkapnya
Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Lintas Iman mengingatkan para elite politik agar memberi narasi menyejukkan jelang pembacaan putusan MK.
Baca Selengkapnya
Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang damai dan harmonis, bebas dari konflik sosial yang merusak tatanan kehidupan.
Baca Selengkapnya
Wapres menjelaskan, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB dan pernah aktif di PBNU.
Baca Selengkapnya
Narasi intoleran dan radikal dari kelompok teror ini perlu diimbangi dengan narasi tandingan berupa moderasi beragama dan seruan toleransi.
Baca Selengkapnya
Untuk mengatasi permasalahan di negara ini bukan sebuah sistem baru, tapi persatuan dan kesatuan.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam, Mahfud MD tegas mengingatkan, TNI Polri dan ASN untuk netral dalam pemilu 2024. Dia ingin tercipta Pemilu yang bermartabat.
Baca Selengkapnya