MUI Minta Pemerintah Tak Halangi Demo 11 April

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah tidak menghalangi aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan BEM Seluruh Indonesia (SI) dan sejumlah elemen masyarakat di Jakarta pada, Senin (11/4). Alasannya, aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi.

"Kepada pemerintah dan seluruh pihak agar menghormati hak-hak dari mahasiswa dan rakyat yang ikut berunjuk rasa dengan tidak menghambat dan menghalang-halangi kelompok mahasiswa atau peserta unjuk rasa," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangannya, Minggu (10/4).

Anwar menilai, aksi 11 April membawa pesan dan tuntutan penting untuk diperhatikan pemerintah. Diantaranya menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan penundaan pemilu 2024. Termasuk, mendesak pemerintah agar bisa menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang- barang pokok bagi masyarakat. Serta menuntut dibatalkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Untuk itu karena masalah unjuk rasa atau demonstrasi ini sudah merupakan bagian dari demokrasi serta jelas-jelas dilindungi oleh UU," ujarnya.

MUI sekaligus mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib dalam menyampaikan aspirasinya. Tidak dilakukan dengan cara anarkis, tidak melanggar hukum dan tidak mudah terprovokasi.

Sementara untuk aparat kepolisian yang akan mengamankan jalannya aksi, Anwar meminta agar bisa mengendalikan diri ketika melaksanakan pengamanan aksi. Termasuk mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP)

"Jangan mempergunakan peluru tajam serta melakukan hal-hal atau tindakan yang berlebihan yang melanggar HAM dan menyakiti hati rakyat. Karena kalau hal demikian sempat terjadi maka dia akan meninggalkan luka yang dalam di hati rakyat," imbau dia.

Polisi Siapkan Pengamanan Aksi 11 April

Sebelumnya, Polisi menyatakan siap mengawal jalannya unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menerangkan, kepolisian telah menerima surat pemberitahuan dari pihak panitia terkait rencana demonstrasi pada Senin, 11 April 2022.

"Pokoknya Polda Metro Jaya siap amankan dan akan mengeluarkan kekuatan sebanding dengan peserta demo," kata dia kepada wartawan, Minggu (10/4).

Polisi berjanji mengedepankan pendekatan humanis saat menjaga demonstrasi. Selain itu, personel yang ditugaskan juga dilarang membawa senjata api.

"Kami sudah siapkan hal itu tentunya pengamanan demo kami secara humanis pelayanan kami kedepankan ke seluruh peserta demo dan tidak gunakan peluru tajam. Jadi itu sudah arahan pimpinan polda," ujar dia.

Zulpan mengimbau kepada masyarakat unjuk tetap beraktivitas biasa. Sementara itu, bagi peserta unjuk rasa diminta untuk melakukan kegiatan dengan tertib dan damai.

"Kami imbau tidak anarkis. Sekarang bulan Ramadan kami imbau semua yang aksi akan hormati masyarakat yang ibadah agar Ramadan penuh berkah tidak ternodai dengan hal-hal bertentangan dengan nilai agama," tandas dia.

Perlu diketahui jika BEM SI berencana kan menggelar unjuk rasa nasional di Istana Negara pada 11 April dengan membawa salah satu isu, yakni menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

Aksi itu dilakukan lantaran BEM SI belum puas meski Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para menterinya berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu.