MUI minta warga Jakarta tak terprovokasi isu SARA selama Pilgub

Merdeka.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin meminta kepada masyarakat Jakarta tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang negatif menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia meminta masyarakat jangan mudah terpengaruh dengan isu suku, ras, dan agama yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kita sepakat kondisi Jakarta harus dijaga supaya tetap kondusif, artinya tidak ada konflik-konflik di lapangan. Masalah isu negatif kita salurkan dan proses melalui jalur hukum," kata Ma'ruf, di Jakarta, Minggu (9/10).

Menurut dia, masyarakat juga tidak boleh mengambil langkah-langkah sendiri yang dapat destruktif, tindakan anarkis atau melakukan tindakan yang membahayakan. Dia menyarankan agar setiap masalah diselesaikan secara hukum.

"Jangan ambil langkah sendiri, serahkan saja kepada pemerintah dan Polri supaya ditangani secara hukum," ujarnya.

Ma'ruf mengatakan, saat seperti ini, provokator menggunakan kesempatan untuk merusak keadaan, sehingga semua pihak harus bersama-sama menjaganya. Menurut dia, saat ini MUI belum mengeluarkan pendapat mengenai dugaan penistaan Alquran yang disampaikan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena menyebut surat Al Maidah ayat 51 itu berbohong yang disebarkan di media sosial.

"Kami tidak akan keluarkan fatwa, tapi mengeluarkan pendapat, nanti MUI setelah mendapat masukan-masukan dan mendengarkan langsung utuh rekaman video itu," katanya.

Dia mengatakan, MUI belum mengadakan rapat serta belum mendengarkan secara utuh rekaman video tersebut. Karena itu, menurut Ma'ruf Amin, ada beberapa isu terkait video Ahok tersebut, pertama, ada tuduhan itu menistakan agama dengan surat Al Maidah dimana Ahok menyatakan surat Al Maidah itu kebohongan.

Kemudian, menurut dia, ada juga yang mengatakan bahwa yang dihina itu bukan Alquran, tapi ulama, kiai dan ustaz yang disebutnya sebagai membohongi masyarakat karena memberikan penjelasan terhadap surat Al Maidah tidak boleh mengatakan memilih pemimpin non-Muslim. Menurut dia, tidak boleh ada tindakan anarkis, karena akan mengganggu situasi yang kondusif di Jakarta.

"Nanti MUI akan membuat pendapat kemudian disampaikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk ditindaklanjuti," tandasnya.