MUI Minta Warga Jawa Barat Tak Ikut Aksi People Power

Merdeka.com - Polisi meminta warga Jawa Barat tidak mengikuti unjuk rasa berbalut tema people power untuk menjaga kondusivitas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyatakan aksi itu bisa masuk kategori haram karena mengindikasikan pemberontakan.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Sufahriadi mengatakan, sejauh ini wilayah hukumnya dalam keadaan kodusif usai rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang digelar di KPU Jabar. Situasi ini harus dijaga oleh semua dengan tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.

Semua masyarakat Jabar diminta untuk menunggu dan mempercayakan kepada KPU terkait hasil akhir dari Pemilu 2019. Ia mengingatkan, pesta demokrasi digelar selama lima tahun sekali. Untuk itu, jangan sampai hal ini bisa membuat hubungan antar masyarakat renggang.

"Untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat Jawa Barat usah ikut-ikut people power yang ke Jakarta kita di sini Jawa barat jaga Jawa barat aman kondusif dan kita menerima apa hasilnya nanti keputusan akan tetap menjaga Jawa barat nanti," katanya usai acara silaturahmi dengan para BEM mahasiswa se-Jabar, di Hotel Elroyale, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Rabu (15/5).

Terpisah, Ketua MUI Jabar, KH Rachmat Syafei ikut mengomentari rencana unjuk rasa bertajuk people power usai menghadiri pertemuan ulama, Habib dan pimpinan pondok pesantren se-Jabar digelar di Jalan Peta, Kota Bandung.

Ia meminta masyarakat menghindari segala bentuk provokasi sekaligus tidak terpancing untuk melakukan aksi inkonstitusional apalagi tindakannya mengarah pada bughot atau pemberontakan. MUI bisa saja mengeluarkan fatwa haram terhadap gerakan people power karena jika memenuhi unsur bughot.

"(people power) jangan diikuti dan itu hanya menggiring masyarakat untuk terbawa arus. Karena people power dalam sistem kenegaraan, itu mengganggu pemerintahan yang sah, bisa mengarah pada bughat, dalam fikih artinya memberontak," terangnya.

"Artinya people power bisa dikenai fatwa haram karena dalam fiqih masuk kategori bughat yang artinya menggulingkan pemerintahan yang sah. Bughat itu dilarang, haram dan harus diperangi," ujarnya.

Cara yang paling bijak terkait keputusan maupun hasil akhir dalam penyelenggaraan Pemilu adalah menunggu KPU yang sedang merekapitulasi hasil suara untuk diumumkan pada 22 Mei 2019. Jika pihak tertentu merasa ada kecurangan, gunakan sistem hukum yang ada untuk melakukan gugatan.

"Tunggu saja hasil resmi, kalaupun ada kecurangan, ada mekanisme hukum yang mengatur. Tidak usah disampaikan di jalanan, langsung sampaikan secara proporsional," kata Rahmat.

Seperti diketahui, pernyataan people power menyeruak pascapemungutan suara pada 17 April. Kondisinya makin memanas pasca calon presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil pemilu, padahal pengumuman resmi hasil pemilu baru digelar pada 22 Mei.