MUI pastikan fatwa hukum salat Jumat di jalan terbit sebelum 2-12

Merdeka.com - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr Asrorun Niam Sholeh, mengungkapkan MUI telah melakukan pengkajian terhadap fatwa hukum salat Jumat di jalanan yang diminta oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan.

"MUI, di dalam hal ini komisi fatwa sudah menerima permohonan fatwa dari Pak Iriawan yang intinya meminta penjelasan keagamaan mengenai pelaksanaan salat jumat di jalan raya," kata Niam di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (24/11).

Niam mengungkapkan MUI telah menggelar rapat dan pembahasan terkait permintaan fatwa tersebut.

"Setelah memperoleh permohonan itu, tentu komisi fatwa langsung melakukan pembahasan sesuai dengan pedoman fatwa yang dimiliki oleh MUI. Pada hari Rabu kemarin MUI sudah melaksanakan rapat komisi fatwa. Salah satunya membahas masuknya surat terkait permohonan fatwa ini," ungkapnya.

Niam menjelaskan, komisi fatwa MUI telah membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman terkait hal ini.

"Untuk pendalaman kita bentuk tim khusus. Di dalam komisi fakta itu kan ada sub-sub komisi, berhubung ini terkait masalah ibadah jadi sub-komisi ibadah yang akan bekerja," tuturnya.

Niam menerangkan dalam penetapan sebuah fatwa harus dilakukan banyak pertimbangan dan pemahaman khusus, karena nantinya fatwa ini akan digunakan oleh masyarakat secara umum.

"Ini kan terkait dengan adanya rencana elemen umat muslim yang akan melakukan unjuk rasa Aksi Bela Islam jilid 3 yang rencananya akan dilaksanakan di jalan raya. Tentu harus ada pendalaman utuh tidak hanya sekedar menentukan hukum salat di jalan atau hukum salat di gedung atau hukum salat di luar mesjid," bebernya.

Niam mengatakan penetapan fatwa ini harus dilihat konteksnya seperti apa karena masalah fatwa ini penting untuk kemudian didalami terkait masalah aktualitasnya terhadap konteks ruang dan waktu seperti apa itu akan dilaksanakan.

"Untuk itulah Komisi fatwa melakukan pendalaman ini karena sudah menjadi SOP dalam penetapan fatwa kita. Prinsip penetapan fatwa itu semakin cepat memberikan jawaban tentu akan memberikan kemaslahatan yang lebih akan tetapi proses tetap harus dilakukan," ujarnya.

Niam berharap fatwa ini akan dikeluarkan secepatnya, tapi proses harus tetap dilakukan sesuai prosedur yang ada.

"Kita tidak bisa didorong-dorong untuk cepat ketika masih membutuhkan pembahasan dan juga tidak bisa didorong-dorong untuk lambat ketika sudah menyelesaikan. Tapi memang ada mekanisme pendalaman tentang masalah. Apakah intinya itu mengganggu apakah itu dalam kondisi normal atau dalam kondisi tertentu yang tidak ada alternatif lain misalnya banyak hal yang harus didalami. Aspek sosial kemasyarakatan serta aspek motivasi akan menjadi pertimbangan penetapan fatwa," imbuhnya.

Niam menegaskan fatwa ini akan dikeluarkan sebelum tanggal 2 Desember. "Diupayakan secepatnya selesai, sebelum 2 Desember tentunya," pungkasnya.