MUI sebut Ustaz Abdul Somad tolak ajakan Menag masuk daftar 200 mubalig
Merdeka.com - Ketua dewan dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis mengklarifikasi perihal 200 nama mubalig yang dirilis resmi oleh Kementerian Agama. Seusai bertemu dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, di kantor MUI, Cholil mengatakan nama-nama tersebut bersifat rekomendasi.
Perihal ketiadaan nama sejumlah mubalig, ia mengatakan ada bermacam faktor, termasuk dari si mubalig itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad.
Cholil bercerita, pada pertemuan tersebut Lukman mengaku telah menawarkan Ustaz Abdul Somad sebagai nama yang akan direkomendasikan Kemenag untuk dilakukan standarisasi oleh MUI. Namun hal itu ditolak.
-
Siapa saja yang diajak Mahfud untuk memilih? 'Salah satu cara untuk turut menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia, saudara, diberi hak oleh konstitusi untuk menentukan, untuk memilih pemimpin sendiri, memilih wakil rakyat sendiri, yang tidak ditunjuk atau diwakilkan kepada siapapun,' kata Mahfud.
-
Siapa yang bisa dimakzulkan? Pemakzulan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam suatu negara demokratis, dengan memastikan bahwa tidak ada pemimpin yang berada di atas hukum.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang disebut mualaf? Mualaf adalah sebutan untuk orang yang memeluk agama Islam setelah sebelumnya beragama selain Islam.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Siapa saja yang menolak pembentukan Kementerian Agama? Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 lagi-lagi pembentukan Kementerian Agama diusulkan, tetapi hanya 6 orang yang menyetujui. Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
"Cerita Pak Menteri, Ustaz Abdul Somad sudah ditelepon untuk dimasukan (ke daftar nama rekomendasi mubalig) tetapi beliau menolaknya. Ini keterangan penerangan agama Islam," ujar Cholil, Selasa (22/5).
Disinggung alasan penolakan Ustaz Abdul Somad, Cholil mengaku tidak tahu menahu. Yang jelas, imbuh Cholil, menerima atau tidaknya seorang mubalig untuk dimasukan ke dalam daftar nama yang direkomendasi merupakan hak mubalig itu sendiri.
"Siapapun yang misalnya saya tidak usah rekomendasi misalnya, ya enggak masalah," ujarnya.
Sementara menindaklanjuti 200 nama mubalig yang telah dirilis, Cholil mengatakan kurang dari satu minggu akan kembali menambah daftar para mubalig. Hal itu sesuai kesepakatan dengan Kemenag.
Selain menggandeng Kemenag, MUI juga menggaet organisasi masyarakat sebagai pertimbangan penambahan daftar para mubalig.
Diketahui, Kemenag merilis 200 nama mubalig yang dinilai telah memenuhi standar dalam penyampaian dakwah. Standarisasi dilakukan oleh MUI setelah mendapat rekomendasi nama-nama mubalig, dari Kemenag.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres mengingatkan bahwa syarat pendirian rumah ibadah dari FKUB tidak boleh diganti begitu saja
Baca SelengkapnyaYaqut menyebut, pihaknya menghargai jika digelar muktamar lagi.
Baca SelengkapnyaAcara Munas Ahmadiyah rencananya diadakan pertengahan November mendatang dengan mengundang ribuan peserta seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaMUI melarang umat Islam mengucapkan salam lintas agama
Baca SelengkapnyaNamun saat pencoblosan nanti coblos calon yang lain.
Baca SelengkapnyaGubernur Sumbar diusir saat hendak memberikan pengarahan ke mahasiswa baru.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengatakan, pemakzulan tidak tertulis dalam konstitusi UUD 1945.
Baca SelengkapnyaDesakan pemakzulan Jokowi datang dari sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan, para kiai memiliki pandangan politik yang berbeda-beda
Baca SelengkapnyaKetua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membela diri setelah diberhentikan oleh MKMK.
Baca SelengkapnyaRencana diadakannya pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta pada bulan Juli ini menimbulkan polemik dari berbagai pihak, tak terkecuali MUI.
Baca SelengkapnyaBahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang
Baca Selengkapnya