Muktamirin desak Muhammadiyah buat fatwa tak salatkan koruptor
Merdeka.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak Muktamar Muhammadiyah ke-47 menghasilkan gagasan cemerlang. Sebab, muktamar merupakan forum tertinggi Muhammadiyah buat mengeluarkan fatwa atas persoalan kebangsaan, salah satunya korupsi.
"Itu saran rekomendasi memang para muktamirin melalui forum muktamar ini untuk membahas bahkan mengeluarkan fatwa. Koruptor itu kalau meninggal jangan disalatkan sebagai hukuman sosial," kata Dahnil di Universitas Muhammadiyah Makassar, Rabu (5/8).
Menurutnya, korupsi merupakan bentuk syirik sosial. Maka dari itu, Muhammadiyah layak memberi perhatian khusus terhadap perilaku penyelewengan oleh pejabat negara tersebut.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Apa tema Milad Muhammadiyah tahun ini? Tema Milad tahun ini, 'Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua,' menekankan misi Muhammadiyah dalam memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa memandang perbedaan.
-
Kenapa Muhammadiyah waspada soal kekuasaan? Muhammadiyah selalu waspada kalau sampai kekuasaan disalahgunakan.
-
Siapa Tokoh Besar Muhammadiyah dari Minangkabau? Nama Buya Haji Ahmad Rasyid Sutan Mansur atau dikenal dengan A.R. Sutan Mansur menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia. Beliau merupakan salah satu tokoh besar Muhammadiyah di Minang dan berkecimpung di dunia politik semasa perjuangan kemerdekaan.
-
Bagaimana Muhammadiyah mengelola tahun politik? Terkait dengan tahun politik, ia menawsirkan Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Menurutnya, tahun politik itu penting karena kalau umat Islam lari dari politik akan dilindas oleh mereka yang memegang kekuasaan politik dan orang-orangnya tidak memiliki tanggung jawab kecerdasan, kepandaian, serta kejujuran.
-
Bagaimana Muhammadiyah kelola tambang? 'Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi,' kata Mu’ti.
"Koruptor itu kan tindakan syirik sosial. Karena dia itu korupsi ini lebih kejam dari genosida jadi harus diberikan hukuman sosial," terang dia.
Lanjut dia, sudah saatnya Muhammadiyah menabuh genderang pemberantasan korupsi. Pemuda Muhammadiyah siap mendukung penuh jika jadi rekomendasi muktamar.
"Kalau Anda melihat Muhammadiyah bisa menjadi muazin sekaligus imam sebagai pemberantasan korupsi. Akan saya dorong muktamirin mengeluarkan rekomendasi bahkan fatwa," pungkas dia. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca Selengkapnya"Mendesak kepada Sdr. Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya," kata kata Busyro Muqoddas
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah selalu waspada kalau sampai kekuasaan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaMahfud berpendapat, tidak usah takut kalau memang tidak ada kesalahan yang diperbuat
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan aparat penegak hukum harus orang yang bersih dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaMenag Nasaruddin Umar memberikan pesan khusus dan tegas kepada jajarannya terkait upaya membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaKejagung resmi menetapkan anggota BPK Achsanul Qosasi (AQ) sebagai tersangka, Jumat (3/11/2023).
Baca SelengkapnyaMahfud juga bercerita karier yang dibangunnya dengan prestasi hingga dipercaya pernah mengemban berbagai jabatan publik
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pandang bulu memberantas korupsi. Termasuk memanggil anak dan menantu Presiden
Baca SelengkapnyaCalon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD mengungkap pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ketika memilihnya sebagai cawapres.
Baca SelengkapnyaJika jadi Cawapres Mahfud berjanji tidak akan pandang bulu.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca Selengkapnya