Munas Kohati desak pemerintah bikin kebijakan pro perempuan dan anak

Merdeka.com - Musyawarah Nasional Korps HMI wati (Kohati) yang dirangkaikan dengan acara kongres HMI ke-29 di Pekanbaru meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap perempuan dan anak-anak. Desakan ini dilatarbelakangi adanya beberapa korban yang terpapar asap karena bencana kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah di Indonesia.

Koordinator steering Munasko-Kohati, Tyas Wulansi mengatakan, pemerintah selama ini kurang maksimal memberikan bantuan terhadap perempuan dan anak-anak terutama dari akses kesehatan. Karena itu, Kohati yang merupakan organisasi internal HMI memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan terhadap masyarakat khususnya perempuan dan anak.

"Kami akan mendorong kebijakan-kebijakan yang pro terhadap anak dan perempuan. Perlindungan bagi kelompok masyarakat ini. Pemerintah harus memberikan porsi terhadap mereka," ujarnya di Gedung Juang 45 Pekanbaru, Sabtu (28/11).

Lanjut dia, Kohati harus melakukan advokasi aktif terhadap kebijakan pemerintah yg diskriminatif terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, ke depannya, pemerintah harus memaksimalkan seluruh stakeholder yang memiliki pengaruh dalam mengambil kebijakan untuk mensinergikan dengan pemerintah daerah terkait pemberdayaan perempuan dan anak-anak.

Selain itu, tegas Tyas, dalam ruang lingkup internal Kohati akan mendorong kebijakan dan program yang yg riil dan aplikatif guna meningkatkan kualitas kader dan generasi muda serta meningkatkan kualitas dan kreativitas kader dan masyarakat untuk menunjang kemandirian kader dalam bidang ekonomi.