Muncul di acara PDIP, Komjen Anang Iskandar calon kapolri?

Merdeka.com - PDI Perjuangan menggelar perayaan peringatan Hari Ibu di Kantor DPP di Lenteng Agung kemarin. Dalam perayaan itu, hadir langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beserta elite-elite pengurus DPP lainnya.

Di tengah memanasnya bursa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Komjen Pol Anang Iskandar yang kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), muncul dalam perayaan itu. Anang menjadi pembicara Peringatan Hari Ibu di Kantor DPP PDIP di Lenteng Agung.

Anang disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat Kapolri menggantikan posisi Jenderal Sutarman. Selain sudah berbintang tiga, Anang juga menduduki posisi strategis sebagai Kepala BNN.

Apakah kehadiran Komjen Anang di kantor partai penguasa merupakan sinyal untuk calon Kapolri?

Kapolri urusan Presiden Jokowi, bukan PDIP

Pergantian Kapolri merupakan wewenang penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun sebagai partai pendukung utama, PDIP dianggap memiliki andil besar terhadap penentuan calon Kapolri.Plt Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, kehadiran Komjen Pol Anang Iskandar dalam acara tersebut bukan mengenai rencana pergantian Kapolri. Ia menilai pergantian Kapolri merupakan keputusan Presiden Jokowi."Kapolri urusan presiden bukan PDIP," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (22/12).

Komjen Anang: Saya sebagai narasumber

Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Anang Iskandar, muncul di acara Peringatan Hari Ibu di Kantor DPP PDIP di Lenteng Agung. Di acara yang dihadiri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu, Anang menjadi salah pembicara.Saat ditanya kehadirannya di acara ini sekaligus untuk lobi kursi Kapolri, Anang membantah. "Sebagai narasumber," tegas Anang, Jakarta, Senin (22/12).Dia memastikan tak ada tujuan lain atas kehadiran dirinya hari ini. Dia tak mau disangkutpautkan dengan urusan calon Kapolri baru. "Saya kepala BNN," tutupnya sembari tersenyum.

Calon Kapolri harus bintang tiga yang bersih

Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Bambang Widodo Umar mengatakan, Presiden Jokowi dalam memilih calon Kapolri harus melandasi niatnya dalam mewujudkan Revolusi Mental yang dia usung. Oleh karena itu, calon Kapolri mendatang dituntut tidak memiliki catatan dugaan korupsi ataupun pelanggaran HAM."Calon Kapolri lebih baik dipilih dari pejabat tinggi polisi yang bintang tiga," kata Bambang kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (23/12).Selain itu, lanjut Bambang, kriteria calon Kapolri juga harus memiliki integritas moral yang tinggi, dedikasi terhadap tugas dan independen. Jika pertimbangan politik yang digunakan, maka cita-cita yang diinginkan Presiden Jokowi akan sulit terealisasi."Selain itu, calon Kapolri harus berani membersihkan diri ke dalam organisasi terutama pejabat yang bermental korup," tandasnya. (mdk/ren)