Muncul kasus Angeline, Komisi VIII bakal kaji kinerja Kemen PP & PA

Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR, Hidayat Nur Wahid‎ berharap ada upaya maksimal pemerintah dalam melindungi dan mencegah tindak kejahatan pada anak.‎ Dia menilai, sejauh ini terkait kewenangan dan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA) tak berjalan maksimal, sebab dia tidak menjadi kementerian penuh.

"Ketika pada zaman Pak Jokowi ini kementerian-kementerian ini diubah menjadi kementerian penuh, bukan kementerian negara lagi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagai kementerian negara dia tidak punya kaki yang kuat untuk melindungi anak-anak sampai ke tingkat di akar rumput. Anggarannya pun sangat terbatas," kata Hidayat‎ di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Menurutnya‎, kejahatan yang menimpa Angeline di Bali adalah kelanjutan dari kejahatan-kejahatan yang sebelumnya pernah terjadi. Sebelumnya juga sudah muncul wacana agar undang-undang perlindungan anak direvisi.

Bagian yang akan diperkuat ialah aspek perlindungan anak dan hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap anak-anak. Komisi VIII sendiri terus mengupayakan penguatan di ranah ini.

"Upaya ini saya kira masih terus berjalan, di Komisi VIII ‎masalah ini akan terus diangkat lagi. Tetapi secara prinsip juga kami sangat mengusulkan dan itu sudah menjadi komitmen sesungguhnya, agar kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak betul-betul menjadi kementerian sesuai namanya," tuturnya.

‎

Namun sejauh ini menurut Hidayat, ternyata Kemen PP dan PA masih sama dengan kementerian negara. Anggaran tidak berubah sama sekali, kewenangannya juga sama sekali tidak berubah.

"Dalam rapat dengan komisi VIII ‎agar ini dilakukan tuntutan atau kerja keras dari Ibu Menteri, untuk menuntut kepada pemerintah untuk memberikan hak sebagaimana kementerian penuh yang lain, kewenangannya juga anggarannya. Demikian maka dia akan bisa mampu untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," tukasnya.‎

Selain itu menurut Hidayat, kementerian ini sepertinya belum maksimal melakukan perlindungan anak. Baik terkait peraturan perundangannya maupun yang lebih utama adalah terkait eksekusi tindak lapangannya.

"Kalau memang pemerintah konsisten untuk mengadakan kementerian yang penuh untuk perlindungan anak‎ itu, maka begitu besar untuk kemudian bisa mensinergikan dengan seluruh pihak agar anak Indonesia bisa cukup terlindungi dan mereka yang melakukan kejahatan pada anak bisa diberikan sanksi yang sekeras-kerasnya," pungkasnya.