Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mungkin karena ini pemerintah tak berani sebut para pembakar hutan?

Mungkin karena ini pemerintah tak berani sebut para pembakar hutan? Facebook Imam B Prasodjo. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Para aktivis lingkungan hidup mendesak pemerintah untuk segera mengungkap siapa saja perusahaan yang jadi tersangka pembakar hutan dan lahan di Indonesia. Namun anehnya pemerintah malah menutup informasi tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengaku bahwa penyebutan nama-nama perusahaan pembakar hutan tidak bisa dilakukan karena menyangkut ekonomi negara.

"Kita tidak bisa sembarangan mempublikasikan nama perusahaan yang menjadi tersangka. Karena itu terkait dengan kegiatan ekonomi negara," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan di Graha BNPB, Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2015) lalu.

Menurut Luhut, ada beberapa pertimbangan ekonomi dalam hubungan perusahaan dengan negara. Dampaknya akan panjang jika nama perusahaan dipublikasikan. Bahkan, bisa menimbulkan permasalahan baru.

Sebaliknya, kata Luhut, pemerintah akan bertindak keras. "Segera pemerintah akan ambil tindakan tegas. Perusahaan besar yang tidak memiliki sistem penanganan kebakaran hutan akan ditindak," tegasnya.

Tak cuma Luhut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengumumkan para tersangka pelaku pembakar hutan yang menyebabkan bencana asap, baik perorangan maupun perusahaan. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Cegah 2 Pejabat BUMN ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan HGU di PTPN XI
KPK Cegah 2 Pejabat BUMN ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan HGU di PTPN XI

Ali mengatakan, pencegahan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan hingga Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut: Ekspansi Bisnis yang Merugi Bukan Korupsi, Saya Tidak Sepakat Mantan Dirut Pertamina Dipenjara
Menko Luhut: Ekspansi Bisnis yang Merugi Bukan Korupsi, Saya Tidak Sepakat Mantan Dirut Pertamina Dipenjara

pemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah 3 Orang Keluar Negeri Terkait Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera, Ini Identitasnya
KPK Cegah 3 Orang Keluar Negeri Terkait Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera, Ini Identitasnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Tol Trans Sumatera.

Baca Selengkapnya
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan

Lahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.

Baca Selengkapnya
Anggap Peraturan Menteri LHK Tidak Tepat Hitung Kerugian Ekologis, Kubu Tersangka Kasus Korupsi Timah Beberkan Alasannya
Anggap Peraturan Menteri LHK Tidak Tepat Hitung Kerugian Ekologis, Kubu Tersangka Kasus Korupsi Timah Beberkan Alasannya

Pada permen LHK 7/2014 dibuat untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdata lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban Haris Azhar Dicecar Jaksa, Tegaskan Tak Rugikan Luhut Pandjaitan
VIDEO: Jawaban Haris Azhar Dicecar Jaksa, Tegaskan Tak Rugikan Luhut Pandjaitan

Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjalani pemeriksaan dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin

Baca Selengkapnya