'Musibah AirAsia tak bisa diprediksi dan saling menyalahkan'

Merdeka.com - Anggota DPR, Bambang Harjo sesalkan keputusan kementerian perhubungan (Kemenhub) terkait legalitas penerbangan AirAsia QZ8501 pada 28 Desember 2014 lalu. Sebab, izin perubahan slot penerbangan, mestinya diketahui dan disetujui sendiri oleh pihak Kemenhub, jadi sangat tidak masuk akal jika membahas masalah tersebut pasca-kecelakaan.

Menurut politisi asal Partai Gerindra itu, izin slot penerbangan tidak ada kaitannya dengan kecelakaan AirAsia QZ8501 yang terjadi pada 28 Desember 2014 di Perairan Karimata, Pangkalanbun, Kalimantan Tengah.

"Sekarang begini, saya tanya: Apakah kalau pesawat itu (AirAsia) berangkat tidak pada hari itu, tidak akan terjadi kecelakaan? Dan seandainya berangkat tidak sesuai slot penerbangan pasti ada kecelakaan? Kan tidak bisa begitu, musibah tidak bisa diprediksi dan saling menyalahkan," tegas Bambang saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/1).

Untuk itu, politisi asal Surabaya itu juga menegaskan, dalam hal ini, musibah yang menimpa AirAsia, pemerintah tidak perlu mempersoalkan masalah slot terbang penerbangan dahulu. "Dalam peristiwa itu, AirAsia hanya ketiban sial," katanya.

Dalam hal izin penerbangan, lanjut dia, mekanismenya, penerbangan luar negeri adalah kewenangan dari Menhub. "Memang, kementerian tidak mungkin mengawasi perjalanan pesawat setiap hari. Itu sebabnya diserahkan ke pihak otoritas bandara. Dengan catatan, otoritas bandara harus bekerja maksimal," akunya.

Untuk itu, Bambang berharap, semua pihak terkait tidak perlu saling menyalahkan atas musibah yang mengorbankan ratusan penumpang pesawat tersebut. "Sebab, kalau bicara soal siapa yang salah dalam hal ini, adalah pihak kementerian, karena memiliki bawahan yang tidak benar."

"Kalau sibuk pencitraan, apakah menteri bisa memantau setiap hari? Kalau tidak bisa, ya serahkan ke pihak otoritas bandara, untuk kemudian dilaporkan hasil akhirnya setiap hari kepada pihak kementerian, sehingga bisa tahu langsung penerbangan antar negara setiap hari," tegas dia.

Bambang juga menilai, jika kementerian mempersoalkan masalah slot penerbangan, maka kesalahan berpangkal pada masalah karut marut birokrasi di kementerian itu sendiri.

"Selama pemerintahan sebelum Pak Jokowi (Joko Widodo), semua laporan penerbangan masuk ke Dirjen Perhubungan. Namun, apabila yang bersangkutan tidak melapor ke Dirjen, berarti ada dugaan pemerintahan yang sekarang dianggap lemah dalam hal kebijakan," ucapnya.

Seperti diketahui, pasca-tragedi AirAsia QZ8501 pada 28 Desember 2014 lalu, Kemenhub menengarai adanya kejanggalan izin penerbangan yang dilakukan AirAsia.

Berdasarkan surat Nomor: AU.008/30/6/DRJU-DHU-2014 terkait izin penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura (PP) yang diberikan kepada Indonesia AirAsia, penerbangan hanya berlaku pada Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu. Jadi tidak ada slot penerbangan hari Minggu.

Namun, pihak AirAsia juga mengantongi izin perubahan jadwal penerbangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara atas nama Ir Santoso Eddy Wibowo M.SI.

Pada dokumen izin perubahan slot penerbangan itu, berisi tembusan pada jajaran Bandara International Juanda Surabaya di Sidoarjo. Isi lampiran surat itu antara lain ditujukan kepada Kepala Otoritas Bandara Udara Wilayah III, Surabaya, General Manajer PT Angkasa Pura I, serta jajaran lainnya yang berkaitan dengan bandara.

Selanjutnya surat tersebut ditindak lanjuti oleh PT Indonesia AirAsia tertanggal 25 Oktober 2014, dengan Nomor : IAA/GOP/GS/SHSUB/0349/X/2014 tentang jadwal penerbangan AirAsia, termasuk penerbangan Surabaya-Singapura pada 28 Desember 2014.