Mutasi jenderal polisi tampak aneh, diduga desakan pihak luar

Merdeka.com - Di tengah ramainya pergantian calon Kapolri tiba-tiba Korps Bhayangkara melakukan mutasi di kalangan jenderal bintang tiga. Sebelumnya, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan didapuk menjadi Kapolri atas penunjukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan persetujuan DPR.

Kini, tiba-tiba Kapolri Jenderal Sutarman dinon-aktifkan oleh Jokowi. Hingga saat ini pula, pelantikan Komjen Budi Gunawan masih belum jelas.

Untuk sementara, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri. Selain itu, Kabareskrim Komjen Suhardi Alius dicopot jabatannya dan dipindahkan ke Lemhannas. Suhardi dicopot lantaran disebut-sebut memberikan data kepada KPK terkait kasus rekening gendut Budi Gunawan.

Untuk mengisi Kabareskrim ditunjuklah Irjen Budi Waseso. Budi Waseso merupakan Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti).

Melihat rotasi tersebut, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai mutasi kali ini sangat aneh. Pasalnya, tidak ada jabatan kosong di pimpinan Polri yang membuat harus ada mutasi antar Komjen.

"Biasanya ini urusan rumah tangga mereka, tetapi ini aneh. Saya menduga ini bukan mutasi dari internal Polri melainkan permintaan pihak luar," kata Bambang saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (16/1).

Selain itu, dia menilai Sutarman tidak mengetahui mengenai mutasi-mutasi saat ini. "Ini masih ada rentetan dengan masalah Budi Gunawan disetujui DPR. Tetapi kita tidak tahu kan dilantik atau tidak," ucapnya.

Kondisi saat ini, menurut dia, mengingatkan kembali saat tahun 2001. Kapolri saat itu, Jenderal Suroyo Bimantoro menjadi pimpinan Korps Bhayangkara yang ditunjuk Presiden ketiga Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 21 Juli 2001 Presiden Abdurrahman Wahid memberhentikan Suroyo Bimantoro sebagai Kapolri karena telah diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dan Melantik Wakapolri Letnan Jenderal (Pol) Chairuddin Ismail sebagai penggantinya.

"Saat itu terjadi pertentangan. Semoga ini tidak terulang," katanya.