Nadiem: 42 Persen Sekolah di Seluruh Indonesia Sudah Gelar PTM Terbatas
Merdeka.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah yang belum menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Menurut Nadiem, seharusnya 95 persen sekolah di Indonesia telah diperbolehkan melakukan PTM terbatas.
"Kenyataannya dari 95 persen itu hanya 42 persen yang sudah mulai melakukan PTM. Jadi mayoritas sekolah sudah boleh melakukan PTM tapi tidak melakukan PTM," kata Nadiem kepada Liputan6.com, Rabu (29/9).
Dia mengatakan, aturan dalam penyelenggaraan PTM terbatas sudah dituangkan dalam SKB 4 menteri. Namun, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Seperti kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum memperbolehkan sekolah melaksanakan PTM.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Apa saja yang dibatasi? Berdasarkan beberapa sumber, batas usia untuk mobil pribadi di Jakarta diperkirakan akan diterapkan hingga 10 tahun.
-
Bagaimana Kemnaker menekan TPT? Selain membantu link and match penyediaan SDM terampil, Ida yakin partisipasi aktif dunia usaha dan industri akan membantu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Dimana larangan itu diterapkan? Dalam laporan yang dikutip dari Android Headlines pada Kamis (14/11), tindakan pelarangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang semikonduktor yang saat ini berlangsung di pasar.
Nadiem melanjutkan, berdasarkan hasil riset yang ada, jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara konseptual paling terdampak pada kehilangan pembelajaran atau seolah tidak sekolah selama satu tahun.
"Risiko terbesar saat ini bukanlah risiko Covid, tapi risiko permanen satu generasi kehilangan pembelajaran yg akan secara permanen mengalami bukan hanya ketinggalan perkembangan kognitif tetapi juga kondisi psikis," kata Nadiem.
Selain itu, Nadiem mengatakan mayoritas murid di Indonesia saat ini merupakan anak SD dan PAUD. Karena hal itu dia meminta sekolah dapat menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pada SKB 4 menteri.
"Itu hal yang harus dimengerti, yang paling butuh PTM nih PAUD dan SD tapi di banyak daerah mereka paling terakhir (menggelar PTM)," jelas Nadiem.
Sebelumnya, Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Ditjen PAUD Dasmen Kemendikbudristek) Sri Wahyuningsih mengungkapkan pihaknya meminta sekolah yang menggelar PTM Terbatas agar tetap memfasilitasi murid yang tetap ingin belajar dari rumah. Pasalnya dalam SKB 4 Menteri, PTM Terbatas bagi siswa di sekolah merupakan hak prerogatif orang tua atau wali murid.
"Sekolah juga kami dorong untuk tetap optimal memberikan fasilitas belajar mengajar yang orang tuanya masih meminta putra-putrinya belajar di rumah," kata Sri di Jakarta, Kamis (9/9/2021).
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem: Kita Kena Getahnya Karena Sistem Zonasi Setiap Tahun
Baca SelengkapnyaBeberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaPenerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.
Baca SelengkapnyaYakni, meningkatkan kualitas ilmu sains dan teknologi yang diperoleh siswa terutama siswa SD.
Baca SelengkapnyaDibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca SelengkapnyaTahun ini, jumlah lulusan SD di Depok sebanyak 34.000 siswa. Namun daya tampung SMPN di Depok hanya untuk 9.000 siswa saja.
Baca SelengkapnyaInspeksi dilakukan usai puluhan warga melakukan aksi protes di depan pintu gerbang SMA Negeri 5 Tangsel.
Baca SelengkapnyaNantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaMenteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengaku selalu kena getahnya dalam polemik zonasi Penerimaan Peserta Didik
Baca SelengkapnyaMendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal
Baca SelengkapnyaMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bicara nasib program Merdeka Belajar Nadiem Makarim
Baca Selengkapnya