Nalar kritis rendah buat masyarakat mudah terbakar hoaks

Merdeka.com - Produksi dan penyebaran hoaks pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu cukup tinggi. Bahkan tak hanya hoaks, ujaran kebencian berdasarkan SARA juga banyak ditemukan beredar di lini masa media sosial. Eskalasi ini makin meningkat saat Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu.

Maraknya penyebaran hoaks pada musim-musim kampanye ini dipicu karena para pemilih tak lagi tertarik dengan visi misi yang dipaparkan para calon. Pasalnya setelah menang, visi misi ini kerap tak sesuai dengan program dari pemenang Pilkada atau Pemilu.

Hal ini disampaikan pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti dalam diskusi 'Hoaks Tumbuh Subur, Karena Partai Oposisi Tidak Kredibel' yang diselenggarakan Indonesia Democracy Watch (IDW) di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).

"Karena faktanya begitu berkuasa, visi misi diabaikan. Ada kesan visi misi tak terlalu penting. Misalnya rumah DP nol rupiah, tahu-tahunya apa. PKL masuk ke jalan raya, trotoar, ini dianggap keberpihakan. Jadinya (masyarakat) hopeless," jelasnya.

Dengan demikian, para pemilih tak lagi bisa diyakinkan dengan visi misi calon maupun parpol. Pemicu lainnya terkait penyebaran hoaks saat musim Pilkada maupun Pilpres ini karena politik uang tak lagi berhasil mendongkrak suara.

"Pengaruh politik makin rendah, politik uang saya rasa. Pengaruhnya tak lebih 30 persen," ujarnya.

Rendahnya nalar kritis masyarakat juga mempercepat penyebaran hoaks. Penyebaran hoaks tak selalu berkaitan dengan kemampuan literasi. Karena belakangan banyak kalangan intelek yang juga terpengaruh berita hoaks.

"Nalar kritis, karena yang literasinya tinggi, tapi terbakar hoaks. Bukan soal literasi, nalar kritis enggak muncul. Padahal sederhana sekali memverifikasi itu kalau kita mempunyai nalar kritis," jelasnya.

Menggabungkan isu SARA dan hoaks menurutnya perpaduan yang serius dan apik. Karena hoaks yang dinilai berhasil ialah hoaks yang dicampur isu SARA. Apalagi tujuannya untuk kepentingan politik.

Tujuan berita hoaks menurut Ray ialah upaya mendeligitimasi wibawa seseorang, dan menahan elektabilitas seseorang untuk naik. "Semua ini awalnya lumrah dalam demokrasi. Ini faktor keempat, politisi, pemain, yang happy dengan demokrasi, tapi ingin berkuasa lewat jalur demokrasi," tutupnya.