Namanya dikaitkan di kasus mobile 8, Hary Tanoe polisikan Kejagung

Merdeka.com - Pengusaha Hary Tanoesoedibjo membantah adanya transaksi fiktif atau manipulasi wajib pajak PT Mobile 8 Telecom. Geram dengan tudingan itu, Hary Tanoe berencana mensomasi semua pihak yang menyebarluaskan berita tersebut.

Hary Tanoe melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea menepis pernyataan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut saat kasus dugaan korupsi restitusi pajak itu terjadi, bos MNC Group tersebut menjabat sebagai komisaris utama PT Mobile Telecom.

"Sebelum mobile 8 dijual ke Sinar mas, klien saya hanya salah satu komisaris," kata Hotman Paris dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (3/2).

Sempat beredar kabar jika Kejagung bakal memanggil Hary Tanoe untuk diperiksa, namun hal itu dibantah Hotman. Dia mengatakan sampai saat ini kliennya belum menerima surat panggilan dari pihak Kejagung.

"Kami belum mendengar HT dipanggil. Kalau dipanggil itu terlalu dipaksakan karena kasusnya belum jelas siapa yang dituduh pelakunya. HT itu bukan direksi mobile 8," ujar Hotman.

Atas pemberitaan itu, Hary Tanoe melalui kuasa hukumnya akan melapor balik pihak Kejagung ke polisi. Kejagung dianggap telah mencemarkan nama baik Ketua Umum Partai Perindo itu.

"Saya ditunjuk untuk lapor balik oknum Kejaksaan. Ini melanggar pasal 310 KUHP, 318 KUHP, dan UU ITE dengan ancaman 12 tahun penjara," pungkas Hotman.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan memanggil siapa pun yang diduga ikut terlibat dalam kasus restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom, termasuk Hary Tanoe. Kejagung menyebut saat kasus ini bergulir, bos MNC Group itu menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mobile 8 Telecom.