Namanya disebut di transkip, Luhut kemungkinan akan dipanggil MKD

Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah mendengarkan bukti rekaman nama pencatutan Presiden Joko Widodo yang diserahkan oleh utusan Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (18/11) kemarin. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menyatakan pihaknya akan memanggil seluruh pihak yang berada dalam pusaran kasus ini, Termasuk Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ya tentu kita akan melakukan pertimbangan untuk memanggil," kata Junimart di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).

Ada pun, setelah nantinya rekaman tersebut sudah di tangan Bareskrim Polri, Junimart menyatakan pihaknya berharap agar Kepolisian dengan cepat melakukan proses verifikasi. Sehingga diharapkan MKD DPR dapat memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

"Harap Bareskrim selesai sebelum masa sidang dan bisa segera kami memanggil. Pertama tentu kami akan memanggil Menteri ESDM. Kita harap sidang bisa terbuka umum. Dalam aturan itu bisa terbuka sepanjang sesuai kesepakatan," tukasnya.

Nama Luhut sendiri paling banyak disebut dalam transkip yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto, Bos Freeport Indonesia dan seorang pengusaha yang disebut berinisial R. Namun Luhut mengaku tidak terganggu dengan pencatutan namanya itu.

"Saya tidak merasa tercemar. Biasa-biasa saja menurut saya. Saya tidak salah," kata Luhut.

Luhut mengaku bahwa pemerintah tidak akan mempolisikan kasus pencatutan nama yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport. Luhut justru menyebut Menteri ESDM Sudirman Said aneh karena membongkar kasus tersebut.

"Kami tidak ada waktu melakukan langkah hukum. Menurut kami itu aneh. Mengapa dilaporkan oleh menteri Sudirman, tanya saja dia kenapa dia laporkan itu," kata Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan saat jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/11). (mdk/hhw)