Follow
Nanan dukung capres yang tidak masukkan Polri ke Kemendagri
Merdeka.com - Dikenal dekat dengan PDIP, tidak membuat mantan Wakapolri Komjen (purn) Nanan Soekarna tegas mendukung pasangan Jokowi-JK. Dia mendukung siapapun yang memang mewakili suara korps Bhayangkara.
"Yang penting komit terhadap demokrasi yang benar," jelas Nanan kepada merdeka.com di acara HUT Bhayangkara dan buka puasa bersama di Auditorium PTIK, Jakarta, Selasa (1/7).
Ketika ditanya soal isu penggabungan Polri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nanan pun ragu. Semula dia merasa Polri harus tetap menurut pada pemerintah. "Kalau memang komitmennya hukum, polisi, jaksa, hakim mesti kuat," ucap Nanan.
-
Bagaimana Kementan dibantu oleh Polri? Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mem backup dan mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
-
Siapa anggota Paspampres yang terlibat? Dimana dari ketiga tersangka yang ditetapkan hanya ada Praka RM yang merupakan anggota Paspampres.
-
Apa arti dari kata 'presiden'? Kata 'presiden' berasal dari bahasa Latin, praesidere; prae (sebelum) dan sedere (menduduki atau bertengger), menurut ahli linguistik Ben Zimmer, seperti dikutip dari NPR.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Bagaimana Paspampres menjalankan tugasnya? Tugas Paspampres ini tidak hanya dilakukan untuk perlindungan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, namun juga kepada Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan beserta keluarganya.
-
Apa peran Jenderal Polri di poster? Terungkap, poster tersebut berisi kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut).
Kendati begitu dia menganggap ada yang harus diwaspadai jika Polri jadi bergabung dengan Kemendagri. "Di bawah presiden saja ada intervensi apalagi di bawah menteri, iya dong. Pengalaman kita di bawah presiden lebih tepat. Menteri itu kan partai," tegasnya lagi.
Sebelumnya, beredar wacana salah satu capres berniat menggabungkan Polri ke dalam Kemendagri beberapa waktu lalu. Isu ini menimbulkan pro kontra di kalangan Polri. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
NasDem memastikan pihaknya tidak berada di luar kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Ia juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik
Baca Selengkapnya
Surya Paloh memahami penyusunan komposisi kebijakan menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto sebagai Presiden RI
Baca Selengkapnya
Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca Selengkapnya
Menurutnya sumbang ide, pemikiran, dan pandangan juga bisa menjadi kontribusi bagi pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Alasan NasDem akhirnya merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran, untuk sebagai kontrol sistem.
Baca Selengkapnya
Menurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi.
Baca Selengkapnya
Surya Paloh meyakini, jabatan atau pun kursi menteri bukanlah segalanya
Baca Selengkapnya
“Pak Prabowo pernah bilang 'NasDem kok belum kasih masuk nama?' kita diam saja," kata Sekjen NasDem.
Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca Selengkapnya
NasDem tetap menjadi bagian dari koalisi di pemerintahan Prabowo meski kader NasDem tidak ada di kabinet.
Baca Selengkapnya