Napi Narkoba Kabur, Kakanwil Kemenkumham Banten dan Plt Kalapas Tangerang Dicopot

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sepuluh pejabat di Kementerian Hukum dan HAM RI dimutasi. Pejabat yang dirotasi termasuk Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Banten Agus Toyib dan Plt Lapas Kelas IA Tangerang yang juga Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Banten Nirhono Jatmokoadi.

Kabag Humas Ditjen Pas Kemenkumham Rika Aprianti menegaskan, kedua pejabat Kanwil Kemenkumham Banten yang dibebastugaskan itu berkaitan dengan kaburnya Adami Bin Musa, narapidana kasus narkoba, dari Lapas Tangerang, Rabu (8/12) kemarin.

"Keduanya dicopot terkait kaburnya napi kasus narkoba, Adami Bin Musa dari Lapas Kelas IA Tangerang," jelas Rika.

Orang lain juga bertanya?

Posisi Kakanwil Kemenkumham RI Provinsi Banten diisi Tejo Harwanto yang sebelumnya menjabat Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kadiv Pas Banten yang ditinggalkan Nirhono Jatmokoadi diisi Masjuno yang sebelumnya menjabat Kadiv PAS Kanwil Papua Barat.

"Sedangkan Kalapas Tangerang diisi Asep Sutandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Kelas I Madiun," jelas Rika.

Dalam Rangka Penyegaran dan Evaluasi

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto menegaskan, ada 10 pejabat di lingkungan Kemenkumham RI yang dimutasi pada Rabu (15/12).

"Di jajaran Lapas seluruhnya 10 yang kita mutasikan dalam rangka penyegaran, dalam rangka evaluasi, di dalam rangka pendalaman dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," ucap Andap.

Meski begitu, Sekjen Kemenkumham RI ini mengaku akan terus berupaya meningkatkan profesionalitas dan peningkatan kinerja SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

"Tentu kita melakukan langkah-langkah sebagai komitmen kementerian ini, komitmen Bapak Menteri (Yasonna Laoly)," ucap Andap.

Dia menjelaskan rotasi dan mutasi pejabat Kemekumham itu merupakan upaya penyegaran organisasi serta bentuk dari tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas Kemenkumham dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

"Rotasi ini merupakan salah satu cara Kemenkumham menyikapi dinamika yang terjadi baik di internal maupun eksternal, sehingga dengan demikian organisasi dapat terus berkembang menjadi entitas yang lebih baik, sesuai harapan dan tuntutan masyarakat," jelas dia. (mdk/yan)