Follow
Baca putusan di MKD, NasDem minta Setnov dicopot sebagai ketua DPR
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akhirnya menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto secara terbuka. Setya terbukti mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK).
Seluruh anggota MKD berjumlah 17 orang membacakan pandangannya satu per satu dari hasil pemeriksaan saksi dalam kasus perpanjangan kontrak Freeport ini. Dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Victor Bangtilu Laiskodat menilai Setya layak dijatuhi sanksi.
"Bahwa teradu (Setya) layak dijatuhi hukuman sanksi sedang berupa pemberhentian dari ketua DPR dan diumumkan ke publik," ujar Victor saat membacakan putusan di sidang MKD, Rabu (16/12).
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Menurut Victor, soal keabsahan rekaman tidak perlu lagi diperdebatkan karena sudah diperdengarkan. Dalam rekaman jelas terdengar percakapan Setya dengan pengusaha Riza Chalid dan Direktur Utama Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.
"Rekaman menjadi alat bukti, cukup digunakan untuk putus sebuah perkara etik. Teradu terbukti sah dan meyakinkan langgar peraturan kode etik DPR pasal 2 ayat 1," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo menilai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) memecat Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tepat.
Baca Selengkapnya
Setyo memperoleh suara tertinggi dalam voting sebagai ketua KPK mengalahkan kandidat lainnya yakni Fitroh Rohcayanto dan Johanis Tanak.
Baca Selengkapnya
Setyo mendapat suara terbanyak dalam pemilihan capim KPK di Komisi III DPR.
Baca Selengkapnya
Dari 10 nama yang ditunjukkan, ada lima nama yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan lima nama untuk Dewas KPK.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya
Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca Selengkapnya