Follow
NasDem desak pemerintah bentuk tim pengawasan buruh asing ilegal
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem Irma Suryani mendorong pemerintah membentuk tim pengawasan tenaga kerja asing. Usulan ini disebabkan derasnya isu masuknya puluhan juta buruh asing ilegal asal China ke Indonesia.
"Sebaiknya Pemerintah membentuk tim pengawasan TKA yang dapat bekerja secara komprehensif dengan anggota yang terdiri dari kepolisian, Kemenaker, imigrasi dan pariwisata," kata Irma saat dihubungi, Selasa (27/12).
Kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah pun jadi sorotan. Kebijakan ini dianggap jadi celah yang dimanfaatkan buruh asing ilegal untuk menetap dan bekerja. Irma beranggapan, sumber daya manusia Indonesia memang belum siap melakukan pengawasan atas kebijakan itu.
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Siapa saja yang bertanggung jawab dalam Desmigratif? 'Program ini tidak hanya bergantung pada kemnaker, melainkan tugas bersama. Mari kita selesaikan tanggung jawab masing-masing. Mari sama-sama ikut bertanggung jawab terhadap kepastian pelindungan pekerja migran, pelindungan bagi keluarganya, dan pelindungan bagi pekerja migran yang purna,' ucapnya.
-
Siapa yang meminta pemerintah untuk membentuk Satgas impor? 'Kadin Indonesia berharap jalur masuk ilegal (illegal import) yang marak menjadi jalur masuk ke pasar dalam negeri dapat ditindak dengan tegas. Kami merekomendasikan pemerintah untuk membentuk satgas pemberantasan impor ilegal dan penertiban barang impor ilegal yang saat ini sudah berada di tengah masyarakat dengan melibatkan Kadin Indonesia beserta Asosiasi dan Himpunan,' kata Juan dalam keterangannya, Rabu (3/7).
-
Kenapa Imigrasi Denpasar perkuat pengawasan? Kasus-kasus viral itu diakui memicu kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan penindakan WNA di wilayah Imigrasi Denpasar yang meliputi 5 kabupaten (Gianyar, Klungkung, Tabanan, Bangli, Badung Utara) ditambah Kota Denpasar.
-
Siapa yang meminta Imigrasi perketat pengawasan? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
"Menindaklanjuti kebijakan bebas visa dan dampak negatif dari ketidaksiapan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan," jelasnya.
Ketua DPP Partai NasDem ini mengakui memang cukup sulit mendapatkan data valid buruh ilegal asal China yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja di Tanah Air. Namun, cara sederhana bisa dilakukan dengan membandingkan jumlah wisatawan yang masuk dan keluar di Dirjen Imigrasi dan Kementerian Pariwisata.
"Tapi paling tidak kita bisa memprediksi dari data data yg dimiliki Imigrasi dan ke Menpar. Dari berapa jumlah wisatawan yang masuk dan berapa yang keluar. Lalu demikian juga dengan pihak imigrasi," terang dia.
Dia menduga buruh ilegal China masuk melalui jalur-jalur tak resmi. Oleh karenanya, pemerintah diminta untuk menempatkan petugas di wilayah-wilayah yang dijadikan pintu masuk buruh ilegal.
"Satgas TKA tersebut ditempatkan di wilayah atau daerah atau lubang-lubang tersebut," jelasnya.
Sementara untuk langkah antisipasi, Irma menyarankan agar pemerintah menindak tegas petugas yang kedapatan menerima suap agar buruh-buruh ilegal asal China bisa masuk ke Tanah Air.
"Dalam rangka mengantisipasi kebocoran akibat rendahnya moral aparat yang rawan disogok, sebagai efek jera, bagi yang terlibat segera beri punishment dan petugas harus diroling per tahun untuk meminimize terbentuknya mafia atau kelompok," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Zulhas mencontohkan, misalnya impor dari negara asal dengan nilainya 360 juta dollar
Baca Selengkapnya
Mendag mengaku sudah mengantongi titik-titik peredaran barang ilegal di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi.
Baca Selengkapnya
Satgas tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah impor ilegal di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Satgas akan segera mengeksekusi data impor ilegal yang sudah dikantongi pemerintah.
Baca Selengkapnya
WN China itu baru berada di Indonesia selama dalam hitungan bulan.
Baca Selengkapnya
Asosiasi berharap Sri Mulyani lakukan penyelidikan oknum mafia impor ilegal.
Baca Selengkapnya
Tak hanya dari Kemendag, Satgas Impor Ilegal ini akan jadi tim gabungan antar kementerian atau lembaga lain.
Baca Selengkapnya
Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan instansi terkait bakal mempercepat pembentukan Satgas Impor Ilegal.
Baca Selengkapnya
Pembentukan Satgas impor ilegal agar tidak mematikan pelaku usaha dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Banyak dedengkot disindikat perdagangan orang tidak tersentuh. Jika ada penindakan hanya pekerja lapangan yang kena
Baca Selengkapnya
Anies mengatakan, tenaga kerja asing seharusnya temporer saja. Perlu disiapkan tenaga kerja dalam negeri yang memiliki skill sama untuk menggantikannya.
Baca Selengkapnya
AWS berperan sebagai pemilik penampungan dan juga penyalur pekerja migran Indonesia secara ilegal atau non prosedural.
Baca Selengkapnya