Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

NasDem Dukung Jokowi Kebut Omnibus Law

NasDem Dukung Jokowi Kebut Omnibus Law Presiden PKS bertemu Surya Paloh di DPP NasDem. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan undang-undang omnibus law selesai dalam 100 hari. Ketum NasDem, Surya Paloh, mendukung percepatan undang-undang omnibus law hal tersebut target realistis. Namun, dia juga memahami bila target tersebut tidak terealisasi.

"Target 100 hari penyelesaian omnibus law adalah target yang cukup optimis. Artinya kalau bisa direalisasikan itu saja dikerjakan sebaik-baiknya, tapi kalau tidak bisa ya kita juga bisa memahami," katanya di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (30/1).

Menurutnya, pemerintah tidak salah menargetkan 100 hari omnibus law. Sebab, percuma bila menyusun hal tersebut tanpa target yang jelas.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi tidak salah menetapkan target, justru itu penting. Timeframe harus ada kalau nggak ada bagaimana? Bikin omnibus law ini, 10 tahun lagi selesai, bukan omnibus law namanya, ngapain," ujarnya.

Paloh menambahkan, untuk menyelesaikan omnibus law perlu ada masukan dari semua pihak dan tidak otomatis selesai begitu saja. Sehingga dia memahami bila target 100 hari tidak selesai.

"Pasti ada sisi penyempurnaan di kanan dan kiri. Nah di sini pasti ada, tidak mungkin tidak, bisa jadi timeframe itu meleset. Dan itu bisa dipahami," pungkasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, NasDem Tegaskan Tanpa 'Mahar'
Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, NasDem Tegaskan Tanpa 'Mahar'

Alasan NasDem akhirnya merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran, untuk sebagai kontrol sistem.

Baca Selengkapnya
Rencana Prabowo Tambah Kursi Kabinet Dikritik, Dianggap Tidak Berpengaruh
Rencana Prabowo Tambah Kursi Kabinet Dikritik, Dianggap Tidak Berpengaruh

Hal ini menanggapi kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40.

Baca Selengkapnya
Capres dan Cawapres Harus Paham Rencana Pembangunan Indonesia Emas 2045, Ini Isinya
Capres dan Cawapres Harus Paham Rencana Pembangunan Indonesia Emas 2045, Ini Isinya

Calon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.

Baca Selengkapnya
Isu Masuk Kabinet Prabowo di Pertengahan Jalan, NasDem: Kami Punya Komitmen Politik
Isu Masuk Kabinet Prabowo di Pertengahan Jalan, NasDem: Kami Punya Komitmen Politik

Partai NasDem menilai tidak adanya kader di Kabinet Merah Putih membuat hubungannya dengan Prabowo lebih mesra.

Baca Selengkapnya
Surya Paloh Sebut Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran Bukan Prioritas Utama NasDem
Surya Paloh Sebut Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran Bukan Prioritas Utama NasDem

Menurutnya sumbang ide, pemikiran, dan pandangan juga bisa menjadi kontribusi bagi pemerintahan.

Baca Selengkapnya
VIDEO:  Keras! Presiden Jokowi Bongkar Bobrok Jargon Politik Tidak Jelas Bentuknya
VIDEO: Keras! Presiden Jokowi Bongkar Bobrok Jargon Politik Tidak Jelas Bentuknya

Presiden Jokowi menghadiri peringatan hari konstitusi dan HUT ke-78 MPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding

okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya
NasDem: Tak Masuk Kabinet Prabowo Bukan Berarti Koalisi Setengah Hati
NasDem: Tak Masuk Kabinet Prabowo Bukan Berarti Koalisi Setengah Hati

Hal ini sekaligus menegaskan dukungan NasDem pada pemerintah ke depan tak setengah hati.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Baca Selengkapnya
Ketum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi
Ketum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi

Gus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.

Baca Selengkapnya
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas

Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.

Baca Selengkapnya