NasDem sebut keputusan Hakim Sarpin telah sesuai fakta hukum

Merdeka.com - Pengajuan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan akhirnya dikabulkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu pertimbangannya, jabatan Budi sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan (Karobinkar) Mabes Polri dinilai bukan sebagai pejabat negara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Patrice Rio Capella mendukung keputusan Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan praperadilan Komjen Budi Gunawan. Karobinkar Mabes Polri merupakan pejabat eselon II yang penanganan kasusnya tidak dalam kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Apa yang disampaikan Hakim Sarpin kalau kita pelajari memang eselon II bukan pejabat negara (Komjen Budi Gunawan). Dia pejabat pemerintah, ya maka dia bukan menjadi kewenangan KPK, wewenang itu ada di Kejagung dan Kepolisian," kata Patrice Rio Capella di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/2).

Menurutnya dalam perturan perundang-undangan, KPK hanya berhak mengusut tindak pidana korupsi di atas Rp 1 miliar. Sedangkan dugaan tindak pidana korupsi yang membelit Komjen Budi Gunawan di bawah Rp 1 miliar.

"Kemudian, bahwa itu bukan kewenangan KPK adalah masih di bawah Rp 1 miliar. Tapi yang dituduhkan itu hanya transferan dari Polda Sumut (Sumatera Utara) bagian Ditlantas. Oleh karena itu, kewenangan KPK itu di atas Rp 1 M sudah benar," terang dia.

Lanjut dia, proses penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK memang dinilai tergesa-gesa. Penetapan tersangka itu terburu-buru tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

"Mulai dari fit and proper test, waktu di rumah BG sudah dikatakan ini terlalu dipaksakan dan buru-buru, karena kan belum satu pun yang diperiksa. Gak ada angin gak ada hujan jadi tersangka, inilah sekarang akibatnya," pungkas dia.