NasDem sebut rencana demo susulan 25 November sudah berlebihan
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi mengatakan, informasi dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal agenda makar dalam aksi (25/11) dan (2/12) mendatang patut dijadikan catatan oleh DPR. Menurutnya, Kapolri pasti memiliki data yang akurat soal isu penggulingan Presiden Joko Widodo itu.
"Jadi kalau menurut saya memang apa yang disampaikan Kapolri itu adalah menjadi catatan bagi kita. Karena ada keseriusan dari pihak kepolisian. Karena polisi itu memiliki data tentang hal tersebut," kata Taufiqulhadi kepada merdeka.com, Senin (21/11).
Taufiq setuju dengan sikap Polri bahwa aksi 2 Desember itu mengandung unsur politis dan telah melebar dari tuntutan awal. Hal ini karena tuntutan pendemo saat unjuk rasa 4 November lalu agar Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama diadili sudah dipenuhi polisi dengan penetapan status tersangka.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Bagaimana polisi menanggapi demo buruh? Polisi saat ini sudah melakukan rekayasa lalu lintas. Adapun, exit tol Cikarang dialihkan ke exit tol lain seperti Bekasi Barat maupun Cibitung.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
"Menurut saya, membenarkan sikap polisi yang membenarkan bahwa demo yang akan datang itu sudah melampaui. Artinya melampaui adalah dari maksud semula. Maksud semula adalah untuk Ahok," tegasnya.
"Kalau untuk Ahok, menurut saya kita harus berjiwa besar. Karena proses hukum dia telah berlangsung. Sekarang dia sudah menjadi tersangka. Jadi saya mendukung sikap polisi," sambung dia.
Politikus NasDem ini beranggapan, demonstrasi 25 November dan 2 Desember tidak perlu lagi dilakukan. Dia menyarankan, masyarakat lebih baik mengawal proses hukum Ahok ketimbang kembali turun ke jalan.
"Tidak perlu kita melakukan demo lagi. Tunggu saja proses hukumnya. Yang perlu dikawal adalah proses hukum terhadap Ahok ini. Jadi tidak perlu melakukan demo tersebut. Apalagi kalau dalam jumlah besar. Tidak sepenuhnya bisa dikendalikan," terangnya.
Aksi susulan 2 Desember, lanjutnya, justru memberikan dampak buruk pada stabilitas ekonomi dan pasar.
"Itu mengirim pesan tidak bagus, kepada pasar, membuat nanti direspon negatif oleh pasar. Itu semakin membuat harga-harga tidak stabil. Itu yang nanti justru dirasakan oleh masyarakat kecil. Patuhilah imbauan dari Kapolri, agar jangan dulu lakukan demonstrasi," pungkasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi sudah sempat mengamankan 30 ban bekas sebelum demo berlangsung.
Baca SelengkapnyaReaksi polisi kabur diskak advokat karena debat keras soal halangi bantuan hukum untuk para demonstran yang ditangkap.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca SelengkapnyaPersonel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca SelengkapnyaDasco menegaskan tidak akan semua orang yang nantinya bakal dijamin keluar
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.
Baca Selengkapnya344 orang mengalami penangkapan dan penahanan semena-mena.
Baca SelengkapnyaOmbudsman menemukan beberapa demonstran mengalami luka-luka diduga dipukul oknum kepolisian
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu menemukan lebih dari 50 demonstran yang menolak RUU Pilkada ditangkap polisi.
Baca SelengkapnyaPolitisi PDIP, Adian Napitupulu menemui 26 demonstran yang diamankan kepolisian saat demo di depan Gedung DPR
Baca SelengkapnyaUsman menyoroti penggunaan water cannon, gas air mata, atau penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang kepada pengunjuk rasa.
Baca SelengkapnyaKe-50 orang yang segera dibebaskan itu dipastikan tidak terlibat tindak pidana berat saat kericuhan di sekitar gedung DPR, Kamis (22/8).
Baca Selengkapnya