Nasi goreng dan instruksi kerja mati-matian untuk para menteri

Merdeka.com - Ada yang berbeda dari Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1). Jokowi menyuguhkan nasi goreng dan satai ayam gerobak sebagai hidangan makan siang untuk para menteri dan Kepala Lembaga Negara.

Saat waktu makan siang tiba, sejumlah menteri terlihat memesan nasi goreng layaknya sedang di pinggir jalan. Ada lima gerobak disediakan.

Seorang penjual nasi goreng, Rohman mengaku Jokowi dan keluarga sering memesan nasi goreng buatannya. Bahkan, Senin (2/1) lalu dia mengungkapkan pernah dipanggil ke Istana Kepresidenan Bogor untuk membuatkan makan siang Jokowi dan keluarga. Kala itu, Jokowi menghampiri untuk memesan.

Rohman tak dapat menutup rasa senangnya ketika diminta menyuguhkan jualannya untuk para menteri, wartawan dan ajudan menteri. Sebab, jualannya dibeli secara 'borongan'. Biasanya jualannya tersebut baru habis saat tengah malam.

Sehari-hari Rohman berjualan di Rumah Sakit Salak, Kota Bogor. Terlebih, pada hari biasa, ia menyebut jualannya hanya laku 60-70 porsi. Namun, ketika di Istana Kepresidenan Bogor mampu menghabiskan 100 porsi nasi goreng, mi dan juga kwetiaw.

"Nasi, mi, kwetiaw habis 100 porsi. Kalau pas ramai sehari-hari habis 80 porsi, rata-rata 60-70 porsi dalam semalam. Per porsi Rp 12 ribu," ujarnya.

Di lokasi sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, dirinya dan menteri lain antusias dengan menu makan siang yang berbeda itu. Dia mengungkapkan, ada menteri yang sampai nambah karena menu nasi goreng yang disediakan memang lezat.

"Enak dan tentu saja menyenangkan. Beberapa menteri saya lihat nambah hehe," terang Hanif.

Politikus PKB itu menambahkan, tak hanya nasi goreng yang disuguhkan. Melainkan, ada pula tahu sumedang, satai ayam dan sekoteng.

Sidang Kabinet Paripurna kemarin membahas fokus pemerataan. Jokowi meminta kepada setiap bawahannya untuk kerja keras dan mati-matian, dalam rangka menurunkan angka kesenjangan, baik kesenjangan antar wilayah maupun kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

"Yang ini menjadi concern besar pemerintah kita ke depan," terang Jokowi.

Jokowi mengatakan dalam rangka mengurangi kesenjangan, pada tahun 2017 dan tahun 2018 kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah sangat harus diutamakan. Rakyat harus mendapatkan akses tanah.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta hal yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, yang berkaitan dengan tanah adat serta sertifikat untuk rakyat harus jadi fokus perhatian dan dilakukan secara besar-besaran selama dua tahun ini.

"Kepada menteri Agraria sudah saya sampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah saya sampaikan agar redistribusi aset betul-betul yang kita mulai pada 2016 lalu, 2017 ini betul betul bisa kita kerjakan lebih masif lagi," tegasnya.

Jokowi meminta diperkuat kembali program akses rakyat untuk mendapat modal. Sehingga tahun ini dan tahun depan KUR makin menjangkau luas rakyat, makin besar jumlahnya dan mudah diperoleh oleh rakyat.

"Asuransi juga harus diberikan ditingkatkan sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif," perintahnya.

Akses rakyat mendapat keterampilan melalui pendidikan kejuruan dan pelatihan vokasional juga diminta untuk segera direalisasikan. Presiden mengatakan, hal ini telah dimulai oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

"Saya kira nantinya kalau Kementerian yang dilibatkan semakin banyak dikoordinir oleh Menko, akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan ini bukan dalam ribuan tapi jutaan," terangnya.

Jokowi juga meminta distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) diperluas. Dia menginginkan dua kartu tersebut dapat menyentuh seluruh anak yatim di tanah air.

"Tadi malam saya telepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar kartu pintar bisa diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita," katanya.

Sementara untuk mewujudkan keadilan sosial, Jokowi meminta tidak dilupakan pembangunan kultur karakter dan mental bangsa. Jokowi kembali mengingatkan dalam menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah, di mana aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme semakin gencar, dia meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut.