Nasib Brimob minta dilatih pasukan elite TNI belum jelas
Merdeka.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengirim surat kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dalam surat tersebut, meminta agar TNI melatih kemampuan Raider untuk pasukan Brimob.
Badrodin berharap agar seluruh anak buahnya dilatih secara khusus di Pusdik Passus di Batujajar, Bandung, lokasi pelatihan ini juga menjadi pusat latihan dasar Korps Baret Merah. Surat bernomor B/3303/VII/2015 ini ditebuskan kepada Kasad, Irwasum Polri dan jajaran petinggi Polri.
Meski begitu, surat tersebut belum mendapatkan tanggapan apapun dari Jenderal Gatot. TNI AD maupun Kopassus sendiri juga tak memberikan janji apapun terkait permintaan itu.
-
Kenapa TNI AD membantah klaim pelaku? Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Kenapa warga mengeroyok anggota TNI? Saat itu, warga yang sedang menikmati hiburan khas tersebut tiba-tiba ricuh dan membuat kondisi menjadi tidak kondusif.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa yang diincar TNI? Satu sosok yang diincar para prajurit TNI itu adalah Kapolres Tuban, AKBP Suryono.
-
Siapa yang mengesahkan TNI? Sehingga pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Suratnya benar dari Kapolri. Kapolri minta kepada Panglima TNI agar Brimob diberikan latihan Raider. Masih menunggu petunjuk dari Panglima TNI surat permintaan itu," kata Brigjen TNI Wuryanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (24/7).
Permintaan ini segera menimbulkan pro kontra bagi publik. Ada yang setuju maupun tidak. Namun, Kapolri bersikeras latihan ini perlu untuk melakukan pengejaran teroris, terutama kelompok Santoso.
Berikut kronologi permintaan Kapolri agar Brimob berlatih Raider yang belum juga diluluskan TNI:
Kirim surat ke Panglima TNI
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengirim surat kepada Panglima TNI dengan tembusan Kasad, Irwasum Polri dan jajaran petinggi Polri. Surat Nomor B/3303/VII/2015 tertanggal 15 Juli tersebut berisi permintaan permohonan mengikutsertakan personel Korbrimob Polri dalam Diklat Raider di Pusdiklat Kopassus. Pusdiklat Kopassus di Batujajar, Bandung, selama ini dijadikan pusat latihan dasar pasukan korps Baret Merah.Dalam dokumen yang diperoleh merdeka.com Jumat (24/7), surat yang ditandatangani Badrodin tersebut, program latihan dan pendidikan Raider dilakukan tahun anggaran 2015 dan 2016. Badrodin memohon kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar permintaannya itu dikabulkan."Hasil koordinasi Wakakorbrimob Polri dengan Danjen Kopassus tanggal 8 Juli 2015 di Mako Kopassus Cijantung perihal rencana mengikutsertakan personel Korbrimob Polri pada pelatihan dan pendidikan Raider di Pusdiklat Kopassus Batujajar, Bandung," demikian isi surat tersebut.
TNI masih pikir-pikir
Markas Besar TNI Angkatan Darat masih menunggu petunjuk dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait permintaan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti agar mengikutsertakan personel Korbrimob Polri dalam Diklat Raider di Pusdiklat Passus di Batujajar, Bandung.Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wuryanto mengatakan surat tersebut belum disetujui oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo."Suratnya benar dari Kapolri. Kapolri minta kepada Panglima TNI agar Brimob diberikan latihan Raider. Masih menunggu petunjuk dari Panglima TNI surat permintaan itu," kata Brigjen TNI Wuryanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (24/7).Menurut dia, latihan antara TNI Angkatan Darat dengan kepolisian sudah sering dilakukan dalam latihan penanggulangan teror (Gultor). Tetapi, latihan khusus raider kepada Polri oleh tentara belum ada."Baru kali ini ada permintaan. Mungkin boleh saja latihan Raider. Orang sipil saja boleh dilatih tentara. Namun, ini baru pengajuan dari Kapolri," katanya.
Brimob dilatih bisa bertahan di hutan
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyadari kemampuan anggota Polri untuk menumpas gerakan bersenjata kerap kali terkendala medan berat. Guna meningkatkan kemampuan tempur anak buahnya di lapangan, Badrodin mengajukan permintaan kepada Panglima TNI agar Kopassus melatih Brimob Polri."Kan kita dalam penegakan hukum pengejaran terhadap Santoso yang ada di gunung-gunung dan hutan, oleh karena itu kita perlu peningkatan tertentu saja, bagaimana kita bisa survive, penjajakan di hutan, kan enggak bisa anggota brimob bertahan di hutan," kata Badrodin di Istana, Jakarta, Senin (27/7).Menurut Badrodin, walaupun di Polri sudah ada densus, tetapi kesatuan tersebut bukan diperuntukkan bekerja di hutan. Oleh karena itu, untuk melakukan pengejaran dan penegakan hukum di wilayah seperti hutan akan dilakukan oleh Brimob yang rencananya bakal dilatih oleh Kopassus lebih dulu."Bukan untuk perang ini untuk penegakan hukum, terorisnya ini ada di hutan ya kita harus punya kemampuan itu. Yang bisa punya kemampuan itu Kopassus, itu item-item materi yang kami mintakan," jelas Badrodin.
Polri lebih baik minta dibantu TNI
Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo menilai, meski salah satu visi Polri adalah 'mandiri', tapi bukan berarti Polri serba bisa dan bisa melakukan segala hal sendirian.Menurutnya, institusi apapun di negara manapun tidak ada yang bisa melaksanakan tugasnya sendirian. Apalagi jika tugasnya itu terkait dengan penanganan masalah keamanan dan pertahanan.Mantan Wakil Kepala Staf TNI AD ini menyatakan, penanganan masalah keamanan dan pertahanan dilakukan oleh unit gabungan yang terintegrasi dalam satu komando."Oleh sebab itu mereka umumnya membangun sistem dan unit yang memiliki interoperabilitas dalam pengoperasiannya," katanya dalam keterangannya, Selasa (28/7).Mantan Pangdam Jaya ini juga mengatakan, Polri harus sudah berani mendeskripsikan kemampuan dan batas kemampuannya. Sehingga jika ada tugas yang dinilai berada di luar batas kemampuannya, Polri memiliki sistem atau prosedur untuk meminta bantuan kepada instansi terkait."Hal yang perlu diingat adalah, pemberian bantuan TNI kepada Polri bukan cuma untuk 'menambah jumlah' orang saja. Tetapi bisa dalam bentuk 'mengisi celah' yang di luar kemampuan Polri. Jadi kalau memang harus sampai mengejar teroris di hutan, ya minta saja bantuan TNI agar bisa memberikan unitnya yang 'jago bermain' di hutan dan dalam penugasannya kan bisa tetap di bawah komando Polri," katanya.
Polri mengaku bukan buat saingi TNI
Jenderal Badrodin Haiti telah mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait permintaan pelatihan Raider untuk Brimob oleh Kopassus. Namun, Polri membantah jika permintaan itu merupakan upaya menyaingi kekuatan TNI."Bukan untuk menyaingi kekuatan TNI," tegas Kabag Penum Polri Kombes Suharsono di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/7).Suharsono menegaskan bahwa permintaan tersebut karena polisi ingin berlatih bersama TNI. Lanjut dia, permintaan itu bukan pula untuk mencontoh kemampuan Raider milik Kopassus."Tapi, hanya sebagian yang ingin ditransfer kepada Polri saja," tegas Suharsono.Terangnya lagi, hingga saat ini, TNI belum memberikan jawaban atas permintaan dari Polri untuk berlatih bersama Kopassus."Belum ada jawaban resmi, jadi diiyakan atau tidak kami belum tahu," tutup dia.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian."
Baca SelengkapnyaMabes Polri buka suara atas kasus pengeroyokan dilakukan puluhan Brimob kepada seorang anggota TNI.
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaYudo juga menginstruksikan Komandan Puspom TNI untuk mengawal pemeriksaan karena tindakan Mayor Dedi di Polrestabes Medan sangat tidak etis.
Baca SelengkapnyaWihadi belum menjelaskan mengapa pembahasan RUU tersebut dibatalkan.
Baca SelengkapnyaKasad melalui Pangdam IV/Diponegoro, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Boyolali atas kejadian ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.
Baca SelengkapnyaPanglima perintahkan dua jenderal periksa anggota TNI yang geruduk Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaAlasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
Baca SelengkapnyaLima prajurit TNI terluka akibat bentrok yang terjadi di ruang tunggu keberangkatan pelabuhan Kota Sorong
Baca SelengkapnyaBegini penjelasan Jenderal TNI usai insiden pengeroyokan prajurit TNI AL oleh Brimob.
Baca Selengkapnya