Follow
Nasib honorer tak jelas, Bupati Gorontalo bubarkan TK & PAUD
Merdeka.com - Bupati Kabupaten Gorontalo, David Bobihoe Akib mengancam akan membubarkan Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jika memang nasib honorer kategori dua (K2) di daerah ini tidak mampu diperjuangkan.
"Kalau toh para guru honorer TK/PAUD tidak bisa dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka bubarkan saja seluruh sekolah tersebut di daerah ini," tegas Bupati David Bobihoe Akib di Limboto, seperti dikutip dari Antara, Selasa (19/8).
Dia mengakui, rata-rata sekolah PAUD di kabupaten ini berstatus swasta, mengingat banyak yang didirikan pihak yayasan sebagai upaya melaksanakan pembelajaran dasar 'basic' di usia emas, sehingga pemerintah daerah mengambil kebijakan memberikan honor daerah kepada mereka yang mengabdi di jenjang pendidikan tersebut.
-
Siapa yang terancam dikeluarkan dari sekolah? Akibatnya, anak laki-laki berusia 12 tahun itu telah beberapa kali dikenai sanksi karena melanggar aturan panjang rambut, dan mungkin akan dikeluarkan dari sekolah.
-
Apa yang diberikan Bupati Banyuwangi kepada guru PAUD? Pemkab Banyuwangi kembali menyalurkan insentif bagi guru pendidikan anak usia dini (PAUD). Total insentif tahun ini mencapai Rp. 7,2 miliar yang disalurkan kepada 1.200 guru PAUD non ASN se-Banyuwangi.
-
Bagaimana Pramono Anung meningkatkan pendapatan guru honorer? Guru honorer yang selama ini hanya Rp2 juta, kami berikan UMP yaitu Rp5 juta,' janji Pram.
-
Kenapa guru PAUD di Banyuwangi mendapat insentif? Insentif untuk guru PAUD non-ASN setiap tahunnya sebagai apresiasi atas pengabdian tulus para guru dalam mendidik generasi penerus.
-
Kenapa guru TK di Rembang ingin berhenti mengajar? 'Waktu awal menjadi guru TK pasti saya ingin mundur, nggak, mundur nggak. Namun Allah selalu meyakinkan pada saya. Saya masih ingat sekali pernah ada guru TK yang mau pensiun dan mengingatkan saya bahwa jangan menilai materi jadi guru TK,'
-
Apa yang diajarkan guru TK? Taman Kanak-Kanak atau TK merupakan jenjang pendidikan usia dini yakni 6 tahun atau di bawahnya. Saat TK anak mendapatkan pelajaran pertama berkomunikasi bersama orang lain selain orang-orang di rumahnya, saat TK juga anak pertama kali belajar mewarnai, menulis, hingga membaca selain bersama orang tua.
Apalagi, ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai bunda PAUD Nasional telah menginstruksikan untuk mendirikan sekolah PAUD di setiap desa. "Artinya upaya mewujudkan satu PAUD satu desa, harus sinergis dengan memperjuangkan nasib para guru pengajarnya," ujar Bupati David Bobihoe Akib.
Sehingga, pemerintah daerah ingin memperoleh ketegasan pihak Dirjen PAUD, untuk bisa memperjuangkan nasib 88 honorer K2 yang telah mengabdi lama dan memberikan yang terbaik bagi anak didiknya.
Bupati David Bobihoe Akib mengaku sengaja memboyong dua orang guru honorer yang tidak bisa memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai PNS didampingi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sumanti Maku, untuk menemui Dirjen PAUD. Langkah ini kata ia, untuk berkoordinasi memperjuangkan nasib para K2 yang sebelumnya telah dinyatakan lulus dan mengikuti seleksi ujian.
"Perlu adanya koordinasi dengan tingkat pusat khususnya Dirjen PAUD agar harapan para honorer K2 di daerah ini bisa terwujud, mengingat peluang melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah tertutup," ujar Bupati David Bobihoe Akib.
Ia menegaskan, akan berjuang keras untuk mewujudkan harapan honorer K2 di kabupaten ini, agar bisa menjadi PNS untuk kepastian nasib mereka. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca Selengkapnya
Anggota dewan menyesalkan adanya pemecatan serentak.
Baca Selengkapnya
Menurut Iman, pemberitahuan cleansing guru honorer itu dibagikan dalam bentuk formulir.
Baca Selengkapnya
Per Selasa 16 Juli 2024 total ada 107 guru honorer yang dipecat.
Baca Selengkapnya
kebijakan cleansing guru honorer tindakan ngawur dan tidak berperikemanusiaan
Baca Selengkapnya
Komisi E DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan kepada Disdik DKI Jakarta imbas cleansing guru honorer
Baca Selengkapnya
Data ribuan guru honorer di Jakarta itu didapat dari penambahan yang terakumulasi sejak 2016.
Baca Selengkapnya
Posko dibuka karena LBH Jakarta menerima banyak aduan dari guru honorer yang terdampak cleansing.
Baca Selengkapnya
Disdik Jakarta telah mengingatkan sejak 2017, agar tak mengangkat guru honorer.
Baca Selengkapnya
Disdik DKI Jakarta telah melaksanakan rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait cleansing guru honorer.
Baca Selengkapnya
Pemerintah membuka kesempatan guru honorer belum sarjanan jadi PPPK.
Baca Selengkapnya
Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.
Baca Selengkapnya