Nasib Menteri Marwan, rebutan dana desa hingga tak ada mitra di DPR

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar terpaksa mengadu ke pimpinan DPR. Penyebabnya, hingga lebih dari setengah tahun bekerja, dia tak punya mitra kerja di DPR. Politikus PKB itu pun meminta kejelasan.

Kemendesa merupakan kementerian baru tapi lama. Di era pemerintahan Presiden SBY, kementerian ini bernama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang bermitra dengan Komisi V DPR.

Di era Presiden Jokowi, Kemendesa tak hanya mengurusi pembangunan daerah tertinggal tapi juga mengurusi pembangunan desa. Apalagi, setelah Undang-undang Desa disahkan, negara mengalokasikan dana triliunan untuk pembangunan desa.

Untuk APBN tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun. Pemerintah seharusnya menyalurkan Rp 8 triliun pada bulan April lalu. Namun, kata Menkeu Bambang Brodjonegoro, penyaluran tersebut baru terealisasi sebesar Rp 3,2 triliun karena baru 280 kepala daerah yang telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait alokasi dana desa tersebut.

Nah, alokasi dana desa inilah yang sempat membuat ketegangan antara Kemendesa dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebelum dana desa ini cair, sempat terjadi tarik ulur dua kementerian. Kemendagri yang memiliki Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa merasa lebih berhak mengelola dana ini. Sebaliknya, Kemendesa yang tugasnya mengurusi pembangunan desa tentu saja harus menjadi penanggung jawab dana ini. Spekulasi ada motif politik di balik rebutan dana desa ini muncul. Dengan jumlah yang besar, pengucuran dana desa disebut menjadi cara untuk 'investasi politik' bagi PDIP dan PKB dalam lima tahun ke depan.

Perseteruan itu berakhir ketika Presiden Jokowi menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana itu langsung ditransfer ke daerah-daerah, dan penyalurannya dilakukan oleh kepala daerah melalui peraturan bupati. Kemendesa bertugas mengawasi penyaluran dana itu bersama Kemendagri. (mdk/bal)