Nasib Pansus Angket KPK setelah Bambang Soesatyo jadi Ketua DPR

Merdeka.com - Nasib Panitia Khusus (Pansus) angket KPK menjadi sorotan setelah Bambang Soesatyo menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bamsoet, sapaan Bambang, memastikan tidak akan ada usulan untuk perubahan Undang-undang KPK. Alasannya lantaran masa kerja anggota DPR yang tinggal 18 bulan sehingga tidak ada cukup waktu untuk melakukan revisi UU, terlebih 2018 ini merupakan tahun politik.

"Disibukkan dengan Pilkada, Pileg, Pilpres enggak ada waktu lagi Prolegnas banyak yang harus diselesaikan, jadi tidak menjadi skala prioritas untuk itu (revisi UU KPK) kecuali KPK yang minta sendiri untuk ubah UU-nya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

Dia berharap Pansus segera menyelesaikan rekomendasinya. Serta tidak lagi melakukan pemanggilan-pemanggilan berbagai pihak terkait kinerja KPK.

"Saya harap nanti Pansus enggak ada panggilan-panggilan lagi. Yang ada hanya rapat-rapat untuk penyusunan rekomendasi dan kesimpulan," ujarnya.

Senada dengan Bamsoet, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mendesak Pansus segera menyelesaikan rekomendasi akhir kinerja pada masa sidang kali ini. Golkar tidak mentoleransi segala macam pelemahan terhadap KPK.

"DPP juga minta Faksi Partai Golkar punya pandangan Pansus KPK agar segera diselesaikan, karena sudah cukup lama karena sudah masuk masa sidang," kata Airlangga di lokasi sama.

"Tidak mentoleransi segala macam yang melemahkan KPK ini amanat Munaslub, dan seluruh kader Partai Golkar wajib mentaati Munaslub," sambungnya.

Airlangga juga menginstruksikan pada Fraksi Partai Golkar untuk menarik anggota fraksi jika tidak menyelesaikan masa kerjanya pada sama sidang kali ini. Golkar memberi tengat waktu hingga 14 Februari.

"Bila pansus tidak diakhiri pada masa persidangan ini di mana jatuh pada tanggal 14 Februari, maka saya meminta menginstruksikan kepada pimpinan Fraksi Partai Golkar untuk menarik seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di Pansus tersebut," tandasnya.

Golkar kini resmi menarik keanggotaan Bamsoet dari Pansus Angket KPK. Sebab Bamsoet telah ditunjuk sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Pansus Angket KPK sudah satu kali diperpanjang masa kerjanya pada masa sidang beberapa waktu lalu. Mereka mengklaim masih perlu waktu menyelesaikan kesimpulan dan rekomendasi untuk KPK.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyarankan Bamsoet mendorong kader berada dalam keanggotaan Pansus segera menyelesaikan tugas.

"Ya sebagai pimpinan DPR pasti beliau akan seperti itu. Karena Golkar menarik diri, Pansus KPK tidak relevan. Saya kira harus segera dibahas apakah memang Pansus KPK harus segera dihentikan," kata Mahyudin.

Setelah ditunjuk sebagai Ketua DPR, Bamsoet ditarik dari keanggotaan Pansus Angket KPK oleh Airlangga. Mahyudin menilai hal ini sebagai sikap Golkar bahwa Pansus tidak lagi relevan.

"Saya kira kalau ketua DPR nya dari Golkar Pak Bambang Soesatyo perintah dari partai menarik diri dari Pansus, saya kira pansus KPK sudah tidak relevan lagi," tegasnya.

Wakil Ketua MPR ini setuju jika kerja Pansus segera dihentikan. Langkah ini bisa membuat KPK bekerja maksimal memberantas korupsi di Indonesia.

"Biarkan KPK bekerja lebih maksimal tidak terlalu banyak pikiran terbelah pikiran menangani ikut memikirkan masalah Pansus lagi fokus menangani kasus-kasus korupsi di Indoensia," tandasnya.