Follow
Nasib tenaga honorer K2 Solo terkatung-katung
Merdeka.com - Nasib tenaga honorer kategori dua (K2) di Kota Solo hingga saat ini belum ada kejelasan alias terkatung-katung. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat belum memberikan kepastian terkait pengangkatan mereka sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2016.
Anggota Komisi II DPR RI Diah Pitaloka dan Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat berdialog dengan 509 tenaga honorer di Solo beberapa waktu berjanji mendorong upaya pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS di tahun 2016.
"Sampai sekarang belum ada pemberitahuan resmi mengenai pengangkatan honorer K2. Saya belum bisa memberikan keterangan. Kami berharap, pemerintah pusat segera memberikan kepastian karena usia honorer K2 rata-rata memang sudah tua. Kasihan kalau tidak segera diangkat, nanti keburu memasuki purna tugas," ujar Kabid Pengembangan BKD Solo Lancer S Naibaho, Kamis (7/1).
-
Kapan Kementerian PUPR dinobatkan sebagai Duta Kehormatan? Penobatan tersebut diumumkan dalam 20th Board of Council Meeting di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) 1, Nusa Dua, Bali, Minggu (19/5).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
Lancer menambahkan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena pengangkatan sebagai CPNS merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dia juga berharap pengangkatan honorer K2 tidak perlu lagi melalui test.
Selain honorer K2, lanjut Lancer, BKD juga belum mendapatkan kepastian mengenai kemungkinan rekrutmen CPNS melalui jalur umum.
"Kami sudah mengusulkan tambahan 1.500 pegawai ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun belum ada informasi balik mengenai berapa usulan yang diterima. Sesuai mekanisme yang ada, Kemenpan-RB akan melihat terlebih dahulu kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Dari analisis beban kerja, Kemenpan-RB selanjutnya memutuskan berapa usulan yang diterima," jelasnya.
Pemkot Solo, kata dia, masih kekurangan pegawai yang didominasi dari sektor tenaga pendidik dan kesehatan. Sedangkan total PNS yang dimiliki sekitar 12 ribu orang. Pada sisi lain, PNS yang memasuki masa pensiun setiap tahun rata-rata mencapai 300 orang.
Bahkan di tahun 2016 terdapat 600 PNS yang bakal purna tugas. Untuk kebutuhan rekrutmen CPNS, Pemkot menganggarkan dana Rp 600 juta dalam APBD 2016. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puluhan guru honorer menyampaikan keluh kesahnya kepada Komisi X DPR karena tak kunjung diangkat menjadi PPPK.
Baca Selengkapnya
PPPK Paruh Waktu ini yang nantinya akan menjadi solusi terkait kejelasan status bagi para honorer.
Baca Selengkapnya
Anas pun berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer sisa di pemerintah tahun ini, sesuai tenggat waktu penghapusan per Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Dalam rapat aspirasi tersebut, mereka meminta kejelasan pemerintah terkait profesi mereka.
Baca Selengkapnya
Kementerian PAN-RB diminta segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN.
Baca Selengkapnya
Kendati ada target itu, Anas mengantongi data masih ada lebih dari 14 daerah yang belum mengusulkan formasi CASN bagi eks THK II.
Baca Selengkapnya
Jika data tersebut lolos validasi, maka nantinya nama tenaga honorer akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya.
Baca Selengkapnya
Anas mengatakan rapat kerja dengan DPR membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Baca Selengkapnya
Sayangnya upaya pengangkatan tenaga honorer berpotensi menimbulkan masalah.
Baca Selengkapnya
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyelesaian status tenaga honorer akan dilakukan pada Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Hal itu sudah disepakati di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Menteri Rini juga menanggapi soal peluang pembukaan CPNS 2025.
Baca Selengkapnya