Nasihat bijaksana Habibie untuk Presiden Jokowi

Merdeka.com - Di tengah kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang banyak tokoh ke Istana untuk meminta masukan. Salah satu tokoh itu adalah Presiden ketiga Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie.

Habibie menyambangi Kantor Istana Kepresidenan, Kamis (30/1) sore. Habibie bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk bertukar wawasan.

"Saya baru saja mendapatkan kehormatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi dan bertukar wawasan dengan Presiden RI," kata Habibie didampingi Presiden Jokowi saat konpres di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1).

Lebih lanjut, Habibie menggaris bawahi bahwa presiden sekarang berbeda dengan presiden dulu. Yang mana sejak era reformasi, presiden langsung dipilih oleh rakyat.

"Saya menggaris bawahi, bahwa dalam sistem ketatanegaraan di sini presiden itu tak seperti dulu seperti orde lama baru, dipilih MPR dan DPR. Tapi dipilih langsung," jelas Habibie.

"Jadi Presiden RI sejak Ibu Megawati, SBY, Ibu Megawati masih sidang paripurna, sejak SBY sejak detik ini dipilih oleh rakyat langsung dan tak mewakili golongan partai juga. Kriterianya ditentukan rakyat, ada dasar hukumnya, ada," tandasnya.

Di tengah-tengah ketegangan politik dan kisruh KPK-Polri, BJ Habibie menyatakan presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak mewakili satu golongan atau satu partai semata. Atas dasar itu Habibie meminta Jokowi seratus persen harus memihak kepentingan rakyat.

"Memang begitu (presiden dipilih rakyat)," kata Habibie.

Terkait kisruh antara KPK dan Polri, Habibie juga menyampaikan pendapatnya dan memberikan saran kepada Jokowi. Menurut Habibie, sikap yang diambil oleh Presiden Jokowi sudah tepat, yaitu menunggu dan bersabar agar kepastian hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya rasa yang disampaikan Bapak Presiden, saya lihat (di TV) di Bogor itu tepat sekali. Sekarang kita kerja deh, bagaimana pembangunan, peningkatan produktivitas, pendidikan. Jangan fokus di situ (kisruh KPK vs Polri), tunggu, oke," jelas Habibie.

Kisruh KPK dan Polri yang bermula ketika nama Komjen Budi Gunawan diusulkan sebagai calon Kapolri padahal yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka, Habibie juga memberikan saran. Habibie menegaskan, institusi penegak hukum harus objektif dan tidak dijadikan sebagai alat kepentingan partai politik.

"Institusi penegak hukum itu harus objektif, subjektif pada kepentingan rakyat, untuk menjelaskan itu, penegak hukum harus objektif, subjektif kepentingan rakyat, itu," jelas Habibie.

"Jangan menurut undang-undang internasional kalau kita lihat rakyat tak dibela, no," tutupnya.