Natalius Pigai sebut hanya dua janji Jokowi ke Papua yang diwujudkan

Merdeka.com - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait janji-janji politiknya yang belum sepenuhnya diwujudkan. Khusus di Papua, dia mencatat ada 39 janji Jokowi. Tapi sampai menjelang berakhirnya masa jabatan, hanya dua janji yang berhasil diwujudkan.

Hal ini disampaikan Natalius di sela menghadiri acara dialog kebangsaan '2019 Presiden Harapan Rakyat' di Jalan Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (20/4).

"Di tingkat nasional yang kami hitung itu kurang lebih 66 janji presiden yang secara langsung dan tidak tercatat itu lebih dari mungkin ratusan, lebih dari itu. Di Papua saja, 39 janji. Setelah kami hitung di Papua hanya dua yang realisasi," jelasnya.

Natalius menyebutkan dua janji yang Jokowi berhasil wujudkan hanya pembangunan jalan trans Wamena-Nduga dan pasar kecil untuk para mama papua. "Hanya dua itu dari 39 janji. Di tingkat nasional dari 66 janji itu masih didalami bahwa tidak semua janji itu telah ditepati secara baik dan benar," ujarnya.

Ia mengatakan berkumpulnya para tokoh dalam diskusi kebangsaan yang diselenggarakan Gentari (Generasi Cinta Negeri) karena mereka selama empat tahun ini menyelami penderitaan rakyat, melihat secara langsung kondisi riil di lapangan.

"Jadi setelah mengevaluasi, mengukur antara perkataan dan perbuatan oleh presiden, janji-janji oleh presiden ternyata tahun yang keempat ini rata-rata tidak menepati janji," kata dia.

Bukti belum terwujudnya janji-janji Jokowi bisa dilihat melalui sebaran informasi di berbagai media baik media massa maupun media sosial. Selain janji pembangunan Papua yang hanya terwujud dua infrastruktur, Natalius mengatakan angka kemiskinan di negara ini juga meningkat. Rasio angka kematian ibu dan anak juga cukup tinggi. Termasuk kasus kelaparan di Asmat.

"Beberapa waktu lalu kita juga lihat hampir sekian puluhan orang mati di Asmat. Pada saat yang sama lebih dari 40 orang mati di Kabupaten Dogiya di Papua. Di tempat lain juga mengalami hal yang sama. Karena ini jaminan kepastian hidup yang tidak begitu mampu ditepati oleh presiden," jelasnya.

Karena banyaknya janji yang tak ditepati Jokowi, maka rakyat bisa mencabut mandatnya untuk mendukung Jokowi sebagai Presiden. "Janji-janji yang tidak mampu ditepati presiden maka rakyat Indonesia mencabut kedaulatannya karena kedaulatan itu dimiliki oleh rakyat. Kedaulatan tersebut diberikan oleh presiden pada saat pemilihan. Rakyat kalau merasa janji-janji dan harapannya tidak terpenuhi, rakyat berhak mencabut kedaulatannya tersebut," ujarnya.