Nazar: Di ruang Anas, Andi Narogong jelaskan keuntungan proyek e-KTP

Merdeka.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dihadirkan sebagai saksi kasus korupsi e-KTP. Meski tak duduk di Komisi II, Nazar tahu betul jika proyek itu dijadikan bancakan oleh koleganya di DPR.

Pada tahun 2009, Nazar mengatakan anggota Fraksi Demokrat di Komisi II, Ignatius Mulyono dan politikus Golkar, Mustokoweni Murdi menghadap Anas Urbaningrum selaku ketua fraksi Demokrat. Namun Nazar tak ingat tanggalnya. Mereka menceritakan proyek e-KTP perlu anggaran Rp 6 triliun.

"Karena anggaran cukup fantastis harus ada dukungan fraksi di DPR," kata Nazar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (3/4).

Nazar sebagai bendahara dilibatkan dan diminta mengawal anggaran. Saat itu disebutkan ada pengusaha bernama Andi Narogong yang kerap menggarap proyek-proyek di Kemendagri.

Besoknya, kata Nazar, Andi Narogong dibawa ke Fraksi Demokrat, menjelaskan sudah lama menjadi rekanan di Kemendagri. Dia juga meyakinkan Anas sanggup melaksanakan proyek e-KTP. "Semuanya bisa berjalan kalau ada anggarannya didukung DPR dan pemerintah," tuturnya.

Saat itu kesepakatan dibuat dengan Kemendagri dengan diwakili Sekjen Diah Anggraeni. Grand design anggaran untuk proyek e-KTP senilai Rp 5,9 trilun dengan sistem multiyears.

Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-Butar menanyakan apakah ada pertemuan lanjutan setelah itu. Nazar mengaku sempat diminta Anas untuk memanggil Andi.

"Saya diperintahkan Mas Anas untuk memanggil Andi di luar pertemuan," kata Nazar.

"Siapa saja yang hadir?" tanya John. "Anas, saya, Andi," jawab Nazar.

Pertemuan digelar di ruangan Anas. "Andi jelaskan program e-KTP modalnya sekian, untungnya sekian," tandasnya.