Nazaruddin memelas diperiksa KPK terkait TPPU korupsi alkes

Merdeka.com - Terdakwa pencucian uang, Mohamad Nazaruddin hari ini menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan alat kesehatan di dua rumah sakit universitas. Nazarudin diperiksa untuk tiga orang saksi dengan kasus yang berbeda.

"Diperiksa sebagai saksi terkait pengadaan alkes Eumah Sakit khusus pendidikan penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009, dengan tersangka MRS, dan pengadaan alkes di Rumah Sakit Universitas Airlangga tahap I dan tahap II dengan tersangka MIN dan BGR," ujar pelaksana harian kabiro humas KPK Yuyuk Andriati, Selasa (14/6).

Setibanya di gedung KPK, Nazar yang mengenakan kemeja putih itu terus pinggangnya meringis kesakitan. Nazar pun enggan berkomentar banyak soal pemeriksaan dirinya hari ini.

"Ya soal dana Permai Group," ujarnya singkat.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Universitas Udayana, Made Meregawa (MDM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana tahun anggaran 2009.

Saat proyek itu berlangsung, Made merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Nilai proyek pengadaan itu mencapai Rp 16 miliar. Yang disidik oleh KPK dalam perkara ini adalah program tahun jamak-nya.

Dalam kasus ini, selain Made, Direktur PT. Mahkota Negara, Marisi Matondang (MRS) juga ikut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Diduga, Made dan Marisi telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 7 miliar.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHPidana.

Sedangkan untuk pengadaan alkes di Universitas Airlangga KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Bambang Giatno Raharjo (BGR) selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan dan Mintarsih (MIN) selaku Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara.

Keduanya diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri terkait pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga tahap I dan II Tahun Anggaran 2010.

Akibat perbuatannya mengalami kerugian sekitar Rp 17 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp 87 miliar. Atas perbuatannya, Bambang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, Mintarsih disangkakan melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.