Negara rugi besar di pemilu 2014, integritas KPU dipertanyakan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut ada dua konsekuensi setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 334 miliar dalam Pemilu 2014. Salah satu dampaknya adalah pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal digelar bulan Desember tahun ini bisa ditunda.
"(Penundaan atau tidak) nanti tergantung audit. Apalagi ada warning dari BPK untuk Pilkada serentak seperti masalah Bawaslu, Kepolisian belum dianggarkan," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6).
Kemudian dampak kedua dari temuan BPK itu, kepercayaan masyarakat dan pihak lain terhadap integritas KPU memudar. Sehingga, nantinya kepercayaan publik kepada KPU sebagai pihak penyelenggara negara pun akan dipertanyakan.
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
"Dari aspek integritasnya gimana, apakah KPU tetap sebagai penyelenggara Pilkada. Aspek integritas KPU patut dipertanyakan. Apalagi kalau munculnya rekomendasi BPK bagaimana aspek integritas KPU. Kira-kira KPU penuhi syarat enggak jadi pelaksana pilkada dengan adanya ikhtisar laporan BPK," ujarnya.
Namun, Wakil Ketua Umum PAN ini berharap pilkada serentak tidak ditunda. Mengingat, gelaran pilkada serentak ini pertama kali dilakukan.
"Pilkada serentak jangan jadi noktah merah karena ini pertama kali dilakukan," katanya. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca SelengkapnyaKetua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima menyoroti banyaknya kecurangan pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBagja menerima atas kritik yang disampaikan oleh Megawati, dan akan memperbaikinya.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar-Mahfud ingin adanya pemungutan suara ulang di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaKetua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaMaruf Amin bahkan menyebut KPU tak layak untuk menyelenggarakan Pilkada.
Baca SelengkapnyaDia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika
Baca SelengkapnyaTim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Gibran blak-blakan potensi kecurangan besar pemungutan suara di Malaysia
Baca Selengkapnya