Negara rugi Rp 34 M saat Pemilu 2014, KPU soroti pihak ketiga

Merdeka.com - Ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku akan mengambil langkah konkret menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Pemilu 2014. BPK menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 34 miliar dalam kontestasi politik setahun lalu itu.

"Ini hasil PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) yang telah dipresentasikan BPK kepada DPR dua bulan yang lalu. BPK telah memberikan LHP-nya (Laporan Hasil Pemeriksaan) pada kami awal tahun 2015," kata Husni saat dihubungi, Jumat (19/6).

Langkah yang diambil oleh KPU yaitu dengan menurunkan Inspektorat KPU yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dua pihak tersebut, kata dia, bekerjasama menemukan sektor mana yang mengalami kerugian saat gelaran Pemilu 2014 lalu.

"Sampai hari tim telah menyelesaikan 75 persen dari temuan yang ada," katanya.

Dari hasil temuan 75 persen itu, kata Husni, telah ditemukan ada peran pihak ketiga dalam kerugian itu. Pihak ketiga tersebut yaitu pihak yang mengatur tentang barang dan jasa pemilu 2014.

Sementara, saat dimintai tanggapannya soal pernyataan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang menyebut lewat kerugian tersebut gelaran pilkada serentak tahun ini dapat berpotensi dapat ditunda, ia enggan berkomentar.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 34 miliar dalam penggunaan anggaran Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemeriksaan BPK pada anggaran Pemilu KPU tersebut berdasarkan pasal 8 ayat 4 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 penyelenggaraan Pemilu.

"Total seluruh temuan terhadap ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan sebesar Rp 334.127.902.611,93 yang terdiri dari 7 jenis temuan ketidakpatuhan," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut Taufik, anggaran pemilu sangat besar. Selain pemeriksaan anggaran secara rutin atau setiap tahun, kata Taufik, tujuan BPK melakukan pemeriksaan yaitu melihat kinerja KPU.

"Menilai risiko pengelolaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Yang dinilai dalam pengelolaan anggaran di Tahun 2013 dari anggaran Rp 2,8 triliun dan realisasi Rp 4,9 triliun, serta di tahun 2014 dari anggaran Rp 6,6 triliun sedangkan realisasi sebesar Rp 9 triliun," tuturnya.