Nepotisme di Klaten tak terjadi jika pimpinan parpol koreksi diri
Merdeka.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai banyak masyarakat yang memiliki komitmen memberantas korupsi. Caranya, dengan melaporkan pejabat yang diduga terlibat korupsi ke KPK.
"Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK itu sebagian besar laporan dari masyarakat, artinya banyak pegawai negeri dan masyarakat yang memiliki komitmen moral tinggi dengan pelaporan tersebut," katanya di Magelang, seperti dilansir Antara, Sabtu (7/1).
Busyro mengatakan mereka yang melaporkan dugaan korupsi tersebut identitasnya dilindungi KPK. Pengungkapan kasus korupsi selama ini lebih banyak laporan dari masyarakat. Laporan dugaan korupsi ke KPK tahun 2016 mencapai 7.200, angka tersebut tersebar di 34 provinsi.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Bagaimana Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? Dengan mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, kegiatan itu dilaksanakan di halaman Polder Ilham Maulana, Sabtu (9/12) pagi.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Kenapa ketua KPPS dibacok? Pemicunya karena saat pencoblosan siang harinya pelaku kesal istrinya yang hamil meminta didahulukan mencoblos tetapi tidak digubris korban. OS tetap menyuruh istri pelaku mencoblos sesuai antrean.
-
Kenapa KPK OTT Bupati Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang membacok ketua KPPS? Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Palembang inisial OS (30) dilarikan ke rumah sakit akibat dibacok petugas Linmas, RV (40).
Ia mengatakan OTT Bupati Klaten Sri Hartini sebetulnya tidak akan terjadi separah itu jika pimpinan-pimpinan partai politik itu mau koreksi diri dengan penuh kejujuran. Artinya selama parpol dikelola dengan pola kepemimpinan oligarki akan menimbulkan nepotisme dan nepotisme itu muncul salah satu gunung esnya muncul di kasus Klaten.
Ia mengatakan tidak hanya di Klaten, juga di Kerawang, Palembang, dan lainnya. "Nepotisme memang enak, tetapi jangan menggunakan uang rakyat. Hal ini masalahnya yang menjadi korban adalah kebijakan, melalui nepotisme itu terjadi dugaan korupsi dalam banyak hal," kata Ketua PP Muhammadiyah ini.
Menurut dia, korupsi sekarang ini sumber utamanya atau akar masalahnya pada oligarki politik dan oligarki pemodal yang terjadi perselingkuhan permanen.
"Perselingkuhan permanen antara dua oligarki ini muncul calo politik, calo proyek, dan calo jabatan. Di kasus Klaten pasti ada unsur tersebut," katanya.
Ia menuturkan nepotisme itu bukan hanya dalam pengertian keluarga, yang menyangkut kasus Hambalang menggambarkan nepotisme di kalangan partai politik, dengan melibatkan Nazaruddin Cs sampai Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng.
Selain itu, katanya ada nepotisme dalam arti keluarga batih, yakni terjadi di Klaten dan Bantul beberapa waktu lalu. Kondisi ini tidak sehat. "Kasus seperti itu setahu saya lebih dari 10," katanya.
Seperti diketahui, Sri Hartini merupakan Bupati Klaten periode 2016 - 2021 yang baru dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Politikus PDI Perjuangan itu berpasangan dengan Wakil Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani.
Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan Wakil Bupati Klaten 2010 - 2015 dan berpasangan dengan Bupati Sunarna yang menjabat dua periode (2005 - 2015). Sunarna tidak lain adalah suami Sri Mulyani.
Sri Hartini adalah istri mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo periode 2000 - 2005. Haryanto pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003/2004 senilai Rp4,7 miliar dan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perjalanan ke luar negeri. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bobby pun berpesan kepada seluruh jajarannya di Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk tidak melakukan korupsi.
Baca SelengkapnyaRespons Ketua KPK Setyo Budiyanto terkait pernyataan Presiden Prabowo akan memaafkan koruptor bila mengembalikan uang hasil korupsi
Baca SelengkapnyaPilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.
Baca SelengkapnyaBusyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.
Baca SelengkapnyaMenurut Busyro, bentuk nepotisme itu sudah ada sejak era orde baru.
Baca SelengkapnyaPidato yang dimaksud yakni komitmen Ketua Umum Partai Gerindra terhadap pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaWali Kota menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kerja sama dari seluruh pihak atas capaian selama ini.
Baca SelengkapnyaKetua KPK baru Setyo Budiyanto menekankan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaAnak dari Presiden Joko Widodo itu juga meminta agar Bobby tak melakukan hal serupa seperti wali kota Medan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaSetyo lantas menyinggung Prabowo pada saat dilantik menjadi Presiden di Gedung Parlemen dan pidatonya yang ingin mengentaskan masalah korupsi.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango mewanti-wanti tidak mau ada lagi "ikan busuk dari kepala".
Baca SelengkapnyaNawawi menegaskan pemberantasan korupsi harus tetap ditegakkan.
Baca Selengkapnya