New Normal, Pemerintah akan Potong Nilai Bansos 50 Persen
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan jelang new normal bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 akan diperpanjang hingga Desember mendatang. Namun nilai bantuannya hanya 50 persen dari total yang diberikan.
"Nilai bantuannya 50 persen dari total yang selama ini kita lakukan yang nanti akan berakhir pada bulan Juli. Jadi Mei Juni Juli, sehingga nanti Agustus, September, Oktober, November, Desember atau mungkin September, November, Desember itu akan separuh," katanya dalam siaran telekonference, Kamis (4/6).
Dia menjelaskan saat ini masih akan dibahas terkait apakah masyarakat akan mendapat bantuan sosial dalam bentuk sembako atau bantuan langsung tunai (BLT). Kementerian Sosial pun saat ini sedang mengkaji terkait hal tersebut.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Bagaimana cara meningkatkan efisiensi produksi? Dengan meningkatkan efisiensi produksi, biaya produksi dapat ditekan, yang pada gilirannya dapat mengurangi tekanan inflasi. Pemerintah bisa memberikan insentif kepada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dengan memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan karyawan, investasi di bidang teknologi dan infrastruktur, atau mengurangi beban regulasi yang menghambat produktivitas.
-
Bagaimana cara meningkatkan produktivitas? Meningkatkan produktivitas bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui manajemen waktu yang lebih baik, teknik kerja yang lebih efisien, maupun peningkatan kondisi fisik dan mental.
-
Apa yang dilakukan Kemendag untuk menurunkan inflasi? 'Apa yang kemendag lakukan? kita kata kuncinya adalah turun langsung ke pasar, kita memantau secara intensif melalui SP2KP di 671 pasar di 503 kab/kota. Kalau ada pasokan terlambat kita koordinasi,' ujarnya.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
Muhadjir mengungkapkan, pemerintah mengurangi bantuan tersebut lantaran untuk persiapan new normal. Di mana seluruh aktivitas sektor industri sudah mulai dilaksanakan kembali.
"Kenapa kita lakukan? Karena kita juga melihat kecenderungan untuk ketergantungan terhadap bantuan-bantuan sosial ini harus kita kurangi untuk pada menjelang akhir menuju ke new normal," tegasnya.
Dia menjelaskan pengurangan tersebut secara simultan. Yaitu antara pengurangan PSBB dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas.
"Diikuti dengan juga sekaligus secara bertahap dikurangi paling tidak volume bantuan-bantuan sosial dengan begitu nanti kemudian kita bisa menuju era normal tadi itu," ucap Muhadjir.
Bansos Tahap Pertama 90 persen
Muhadjir juga menjelaskan hingga saat ini bansos tahap pertama sudah 90 persen didistribusikan seluruh Indonesia. Mulai dari skema BLT, Bansos seluruh Jabodetabek.
"Bahkan jabodetabek sudah memasuki putaran keempat," ungkap Muhadjir.
Dia pun berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah bisa mengurangi masyarakat. Terutama yang membutuhkan.
"Semua akan lancar dan bisa mengurangi beban dari masyarakat paling bawah terutama masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan sosial itu," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca SelengkapnyaDana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.
Baca SelengkapnyaDalam Pasal 7 ayat 3, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan yang paling tinggi 15 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai, semua aturan termasuk potongan Tapera tersebut akan dihitung terlebih dahulu.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaPengembangan investasinya akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal.
Baca Selengkapnya