Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

New Normal, Pemerintah akan Potong Nilai Bansos 50 Persen

New Normal, Pemerintah akan Potong Nilai Bansos 50 Persen Menteri Muhadjir Effendy. Liputan6 ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan jelang new normal bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 akan diperpanjang hingga Desember mendatang. Namun nilai bantuannya hanya 50 persen dari total yang diberikan.

"Nilai bantuannya 50 persen dari total yang selama ini kita lakukan yang nanti akan berakhir pada bulan Juli. Jadi Mei Juni Juli, sehingga nanti Agustus, September, Oktober, November, Desember atau mungkin September, November, Desember itu akan separuh," katanya dalam siaran telekonference, Kamis (4/6).

Dia menjelaskan saat ini masih akan dibahas terkait apakah masyarakat akan mendapat bantuan sosial dalam bentuk sembako atau bantuan langsung tunai (BLT). Kementerian Sosial pun saat ini sedang mengkaji terkait hal tersebut.

Muhadjir mengungkapkan, pemerintah mengurangi bantuan tersebut lantaran untuk persiapan new normal. Di mana seluruh aktivitas sektor industri sudah mulai dilaksanakan kembali.

"Kenapa kita lakukan? Karena kita juga melihat kecenderungan untuk ketergantungan terhadap bantuan-bantuan sosial ini harus kita kurangi untuk pada menjelang akhir menuju ke new normal," tegasnya.

Dia menjelaskan pengurangan tersebut secara simultan. Yaitu antara pengurangan PSBB dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas.

"Diikuti dengan juga sekaligus secara bertahap dikurangi paling tidak volume bantuan-bantuan sosial dengan begitu nanti kemudian kita bisa menuju era normal tadi itu," ucap Muhadjir.

Bansos Tahap Pertama 90 persen

Muhadjir juga menjelaskan hingga saat ini bansos tahap pertama sudah 90 persen didistribusikan seluruh Indonesia. Mulai dari skema BLT, Bansos seluruh Jabodetabek.

"Bahkan jabodetabek sudah memasuki putaran keempat," ungkap Muhadjir.

Dia pun berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah bisa mengurangi masyarakat. Terutama yang membutuhkan.

"Semua akan lancar dan bisa mengurangi beban dari masyarakat paling bawah terutama masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan sosial itu," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini

Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.

Baca Selengkapnya
Simulasi Pemotongan Gaji Karyawan UMR Jakarta 2024 Setelah Ada Iuran Tapera
Simulasi Pemotongan Gaji Karyawan UMR Jakarta 2024 Setelah Ada Iuran Tapera

Dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta.

Baca Selengkapnya
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan

Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Penerapan Pajak PPN 12 Persen Harus Ditunda
Ini Alasan Penerapan Pajak PPN 12 Persen Harus Ditunda

Pemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap soal Tarif PPN Naik 12 Persen Berlaku Tahun 2025
Penjelasan Lengkap soal Tarif PPN Naik 12 Persen Berlaku Tahun 2025

Dalam Pasal 7 ayat 3, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan yang paling tinggi 15 persen.

Baca Selengkapnya
Respons Jokowi soal Gaji Pekerja Swasta Bakal Dipotong Buat Tapera
Respons Jokowi soal Gaji Pekerja Swasta Bakal Dipotong Buat Tapera

Jokowi menilai, semua aturan termasuk potongan Tapera tersebut akan dihitung terlebih dahulu.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Tahun 2025 PPN Naik Jadi 12 Persen!
Siap-Siap, Tahun 2025 PPN Naik Jadi 12 Persen!

Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.

Baca Selengkapnya
FOTO: Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Nambah Lagi Beban Hidup Para Pekerja
FOTO: Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Nambah Lagi Beban Hidup Para Pekerja

Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
Jurus Jitu Pemerintah Tekan Angka Pengangguran di Tengah Badai PHK
Jurus Jitu Pemerintah Tekan Angka Pengangguran di Tengah Badai PHK

Pengembangan investasinya akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal.

Baca Selengkapnya