Nezar Patria, korban penculikan yang kini pilih jadi wartawan

Merdeka.com - Nezar Patria adalah aktivis korban penculikan 1998. Pria kelahiran Sigli, Aceh pada 5 Oktober 1970. Nezar merupakan alumni Fakultas Filsafat UGM pada Agustus 1997. Selama menjadi mahasiswa UGM, dia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Pria ini sempat menjadi anggota Jemaah Shalahuddin UGM (1990-1991), Biro Pers Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM Pijar (1992-1996) dan terakhir sebagai Sekretaris Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) tahun 1996.

Nalar kritisnya berontak ketika banyak penindasan hak azasi manusia, ketidakadilan politik dan ekonomi pada era Orde Baru kala itu. Tak ayal, Nezar muda aktif menerjunkan diri dalam riuhnya pergerakan mahasiswa. Bersama para aktivis SMID, dia bahu-membahu menggelorakan perlawanan terhadap rezim militer Soeharto.

Tampaknya sudah menjadi keniscayaan, aktivis penentang Orde Baru harus siap dibui, diteror, dan dipisahkan dari keluarga. Salah satunya yang menimpa Nezar Patria pada 13 Maret 1998, dua hari setelah Sidang Umum 1988 yang disambut gemuruh perlawanan rakyat yang menumbangkan kediktatoran Soeharto, dia diculik.

"Itu enam belas tahun yang lalu, gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi dan mengakhiri Orde Baru. Demi Indonesia yang lebih demokratis dan lebih sejahtera. Pasca reformasi sebagian dari mereka (aktivis 1998) masih bergerak, ada yang di bidang politik dan yang lain. Saya memilih menjadi wartawan, karena keleluasaan berekspresi adalah oksigen bagi demokrasi. Proses ini perlu juga dijalani, saya pernah bergabung dengan Majalah Tempo sekarang saya berkiprah di Dewan Pers," kata Nezar Patria saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (15/5).

Buah dari reformasi adalah keterbukaan dan kebebasan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan anak bangsa untuk mengisinya. Pun demikian, era reformasi sendiri sebagai sebuah masa adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Inilah persoalan pemuda saat ini.

"Saya mengambil bidang atau area yang menjadi buah dari reformasi. Mempraktikkan ekpresi di era reformasi adalah tantangan baru, membikin parpol (partai politik) baru adalah suatu yang baru juga. Saya kira tidak semua harus menjadi aktivis partai politik. Harus ada yang mengerjakan bidang-bidang lain yang terbuka. Itu adalah ikhtiar menjadikan Indonesia lebih baik," ucap aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini.

Namun, reformasi yang berbuah kebebasan berekspresi pun berwajah bopeng. Keterbukaan cenderung liberal dimanfaatkan para pemodal besar. Elite politik berselingkuh dengan para pemburu rente. Ini wajah perpolitikan Indonesia hari ini.

"Justru itu, saya kira zaman keterbukaan reformasi tidak seperti yang kita harapkan. Di zaman perubahan, di ruang demokrasi yang terbuka, malah bergerak ke arah sangat liberal. Di mana para pemodal mengambil ruang itu. Itulah pilihan yang diambil para elite kekuatan politik di Indonesia sekarang. Pasti ada reaksi jika bandul kekuasaan bergerak ke arah kepentingan elit terus, tidak ke rakyat," tegas dia.

Indonesia sedang berada di pusaran sejarah yang menganut politik liberal cenderung kebablasan dan menguatnya etnosentrisme. Masih ada pula jebakan globalisasi yang menghadang kedaulatan. Sebuah sistem demokrasi yang kita ciptakan harus kita pikirkan kembali, posisi Indonesia di tengah keberagaman yang ada.

"Saya kira yang menjadi angan-angan saya ke depan, juga cita-cita banyak kawan. Kita memimpikan lembaga penyiaran publik yang kompeten dan profesional yang dirindukan masyarakat. Negara punya tugas menyediakan lembaga penyiaran publik yang independen yang bisa berdiri di atas semua kepentingan politik dan mengabdi pada rakyat. Lewat semangat reformasi yang kita punya, kita dapat ciptakan. Saya tidak khawatir dengan kebebasan pers yang kebablasan. Saya cukup gembira dengan adanya kepatuhan etik oleh media mainstream yang ada di Indonesia," pungkas aktivis korban penculikan 1998 yang sempat merasakan disetrum berkali-kali ini.