Ngabalin Lebih Setuju Buzzer Antipemerintah Ditertibkan
Merdeka.com - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai tidak ada masalah bagi buzzer yang pro terhadap segala kebijakan pemerintah. Sebaliknya, penertiban buzzer perlu dilakukan jika isi dari unggahannya adalah hasutan SARA atau berita bohong.
Usai menghadiri acara diskusi di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta Pusat, Ngabalin menuturkan penertiban terhadap buzzer antipemerintah perlu ditertibkan ketimbang pendukung pemerintah dilihat dari sisi dampak isi unggahan akun-akun tersebut. Sebab menurutnya, justru pemerintah menjadi korban atas fitnahan buzzer hingga menyebabkan gesekan antarmasyarakat.
"Ada masyarakat membuat media sosial, kemudian memberikan dukungan kepada pemerintah di mana salahnya? Tidak ada salahnya, kecuali pemerintah meng-organized, kan tidak ada. Pemerintah tidak meng-organized jadi no problem," kata Ali, Jakarta, Jumat (4/10).
-
Apa yang dilakukan buzzer dalam politik? Dalam konteks politik, buzzer sering digunakan oleh tokoh atau kelompok politik untuk melakukan kampanye di media sosial dan memenangkan kontestasi politik. Mereka dapat menggunakan opini dan tagar yang sama untuk menyuarakan kampanye atau promosi berskala besar. Namun, perlu diingat bahwa tidak jarang kampanye yang dilakukan oleh buzzer juga mencoba menjatuhkan kredibilitas lawan politik.
-
Mengapa buzzer berperan penting di media sosial? Buzzer memiliki peran utama dalam dunia media sosial dan pemasaran digital.
-
Siapa yang dihujat oleh netizen? Anak Sarwendah, Betrand Putra Onsu, merasa sedih mengetahui bahwa ibunya sedang dihujat di media sosial oleh netizen.
-
Siapa yang memanfaatkan jasa buzzer? Awalnya, buzzer lebih sering digunakan sebagai strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau merek tertentu.
-
Siapa yang sering dikritik netizen? Stefan William sering dikritik netizen gara-gara jarang ketemu anaknya.
-
Apa dampak negatif buzzer? Buzzer dapat memanipulasi opini publik dengan menyebarkan informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau berbahaya.
Berbeda dengan Ali, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai para buzzer perlu ditertibkan, tanpa mempertimbangkan pendukung atau oposisi terhadap pemerintah.
"Saya pikir memang perlu (buzzer ditertibkan)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).
Dia menyebut para 'buzzer' Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak satu komando saat melakukan aktivitas di media sosial. Mereka merupakan para relawan dan pendukung fanatik Jokowi ketika Pilpres 2019.
"Para buzzer itu tidak ingin idolanya diserang, idolanya disakiti, akhirnya masing-masing bereaksi. Ini memang persoalan kita semua, juga kedua belah pihak," ujarnya.
Mantan Panglima TNI itu menuturkan, perlu kesadaran dari semua pihak untuk menurunkan tensi saat ini. Moeldoko juga meminta agar para pendukung tokoh politik menata ulang kembali cara berkomunikasi, khususnya di media sosial.
Menurutnya, para pendukung tokoh politik masih bisa mengkritik namun tanpa saling menyerang dan menjelekkan. Dia mengimbau semua pihak yang ingin mengkritik pemerintah atau tokoh politik lainnya agar menggunakan diksi yang lebih tepat.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Buzzer sering dikaitkan dengan orang yang membuat pencitraan.
Baca SelengkapnyaMa’ruf menyampaikan, media sosial dapat dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memecah belah umat.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menyoroti pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Banten.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, apa yang dilakukan aparat negara itu telah merendahkan derajat negara.
Baca SelengkapnyaAnies berkomitmen untuk sama sekali tidak menggunakan buzzer.
Baca SelengkapnyaDi Indonesia istilah ini mulai populer setelah pemilu tahun 2019.
Baca SelengkapnyaMenpan RB Azwar Anas menegaskan, ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaAkun X Kemhan diretas menuliskan tagar Prabowo-Gibran2024
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan, penangkapan pelaku pengancaman tersebut setidaknya memberikan pelajaran kepada siapa saja yang melakukan hal serupa.
Baca SelengkapnyaMenpan RB Azwar Anas telah menyiapkan sanksi bagi ASN tak netral selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan dengan sorotan internasional terhadap viralnya tagar 'Peringatan Darurat'.
Baca Selengkapnya