Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ngaku Emosi ke Kapolres Garut, Eks Kapolsek Ralat Ucapan Dapat Perintah Dukung Jokowi

Ngaku Emosi ke Kapolres Garut, Eks Kapolsek Ralat Ucapan Dapat Perintah Dukung Jokowi AKP Sulman Aziz. ©2019 Merdeka.com/Aksara Bebey

Merdeka.com - Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Aziz kembali memberikan pernyataan terkait dugaan Polri tidak netral dalam Pemilu 2019. Jika sebelumnya dia mengaku diperintah menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf, kini dia meralat pernyataannya.

Dia mengaku telah membuat kesalahan dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Dia mengaku pernyataannya itu dilatarbelakangi emosi dan permasalahan pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.

"Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam pilpres 2019 ini," katanya didampingi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, saat konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hata, Senin (1/4).

Sulman mengaku pernyataan soal Polri tak netral keluar dari mulutnya karena faktor emosi. Dia tidak terima dipindah tugas ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

Menurutnya, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena dirinya kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandiaga Uno.

"Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai kapolsek dikarenakan saya telah berfoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," jelasnya.

Perbedaan sikap dan pernyataannya pun ditunjukan saat dia menjelaskan bahwa pengumpulan Kapolsek di Wilayah Hukum Polres Garut bukan untuk kepentingan mobilisasi mengarahkan dukungan. Namun, agenda pengumpulan tersebut untuk melakukan mapping atau pendataan kekuatan untuk antisipasi keamanan.

Padahal, saat menggelar konferensi pers di Lokataru bersama Haris Azhar di Jakarta pada Minggu (31/3), Sulman mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon. Dia diperintahkan melakukan penggalangan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, dia mengklaim diancam bakal dimutasi jika paslon 01 kalah di daerahnya.

Lebih lanjut, Sulman menegaskan kehadirannya di Mapolda Jabar bukan karena penangkapan. Dia datang bersama anak istrinya untuk menghadap kepada pimpinan berkaitan tugas barunya sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

"Saya yakin, kepolisian itu lembaga yang netral, apalagi di dalam Pilpres 2019 ini. Dikuatkan lagi sudah ada dua TR yang dikeluarkan Kapolri, bahwa Polri harus netral baik Pilpres maupun Pilkada," katanya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Baca Selengkapnya
Satpol PP di Garut Deklarasi Dukung Gibran, Mahfud: Tidak Boleh Langgar Etik, Itu Norak
Satpol PP di Garut Deklarasi Dukung Gibran, Mahfud: Tidak Boleh Langgar Etik, Itu Norak

Mahfud mengatakan, Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah.

Baca Selengkapnya
Anggota Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Gibran Dilaporkan ke Bawaslu Jabar
Anggota Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Gibran Dilaporkan ke Bawaslu Jabar

Anggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).

Baca Selengkapnya
Bela Kapolri, TJI Ungkap 3 Kubu Capres Gunakan Kata ‘Keberlanjutan’
Bela Kapolri, TJI Ungkap 3 Kubu Capres Gunakan Kata ‘Keberlanjutan’

Menurut Reza, tidak ada yang salah atas statement Kapolri tersebut

Baca Selengkapnya
Zulhas Blak-blakan Alasan PAN dan Golkar Dukung Prabowo, Apakah Ada Arahan Jokowi?
Zulhas Blak-blakan Alasan PAN dan Golkar Dukung Prabowo, Apakah Ada Arahan Jokowi?

Zulhas mengaku banyak ditanya perihal alasan dukung Prabowo.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Beda Ucapan dan Sikap Jokowi: Tak Boleh, Isuk Tempe Sore Dele
Ganjar soal Beda Ucapan dan Sikap Jokowi: Tak Boleh, Isuk Tempe Sore Dele

Setiap pernyataan yang keluar dari mulut pejabat negara selalu ada rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya
Heboh Pejabat Batubara Arahkan Kades Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Istana
Heboh Pejabat Batubara Arahkan Kades Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Istana

Istana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Tanggapi Isu Jokowi Pindah PAN: Nanti Pak Zul akan Tunjukkan KTA-nya
Sekjen PDIP Tanggapi Isu Jokowi Pindah PAN: Nanti Pak Zul akan Tunjukkan KTA-nya

Hasto sempat nyeletuk soal klaim Zulhas tentang Jokowi masuk ke PAN.

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?

Nusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Hasto Minta Jokowi Janji Depan Rakyat Tak Ambil Alih PDIP dan Golkar
Hasto Minta Jokowi Janji Depan Rakyat Tak Ambil Alih PDIP dan Golkar

Hasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Sebutan Pak Lurah Panggilan Sayang Untuk Jokowi
PDIP Ungkap Sebutan Pak Lurah Panggilan Sayang Untuk Jokowi

PDIP menilai, pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.

Baca Selengkapnya